Pembangunan Sekolah Rakyat Rp1,9 Triliun di Jatim Tuai Atensi Publik, Aktivis Pasuruan Dorong Transparansi dan Kepedulian Lingkungan
Pasuruan,kabar99news.com,– Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang digadang-gadang sebagai program strategis nasional di Jawa Timur kini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Dengan nilai anggaran hampir Rp1,9 triliun, proyek tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat agar berjalan transparan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya, S.H, bersama tokoh pemuda Kota Pasuruan, Zainul, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan SR di wilayah Kota Pasuruan. Dari hasil pantauan lapangan, proyek yang telah berjalan hampir satu bulan itu dinilai masih menyisakan sejumlah catatan penting.
Diketahui, pengerjaan proyek Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan dilaksanakan oleh PT Nindya SSPS KSO dengan nilai kontrak mencapai Rp1.999.950.262.278,00. Proyek tersebut tersebar di lima daerah, yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, serta Kota Malang, dengan estimasi anggaran sekitar Rp400 miliar untuk setiap lokasi.
Ayi Suhaya menilai, besarnya anggaran yang digunakan harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Ia mengingatkan bahwa sesuai regulasi keterbukaan informasi, masyarakat berhak mengetahui komposisi perusahaan yang tergabung dalam kerja sama operasi (KSO) proyek tersebut.
“Transparansi bukan sekadar formalitas. Identitas mitra KSO perlu disampaikan secara terbuka agar publik bisa menilai kompetensi dan rekam jejaknya. Ini penting untuk menjaga mutu bangunan serta ketepatan waktu penyelesaian,” ujarnya.
Tak hanya soal administrasi dan kontraktor, Ayi juga menyoroti kondisi di sekitar area proyek yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan. Ia menyebut minimnya pengaturan lalu lintas dan pengendalian dampak aktivitas proyek berpotensi mengganggu kenyamanan warga.
Sejumlah masyarakat, lanjut Ayi, telah menyampaikan keluhan terkait debu dan ceceran tanah uruk yang terbawa ke jalan umum. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan merugikan pengguna jalan maupun warga sekitar.
“Kontraktor utama harus memastikan aktivitas proyek tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Pengelolaan dampak lingkungan harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Meski demikian, Ayi menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pihaknya tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah pusat. Sebaliknya, ia menilai kontrol publik justru dibutuhkan agar proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat maksimal.
“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto. Namun pengawasan tetap diperlukan agar pembangunan sesuai aturan dan spesifikasi. Untuk itu, kami juga berharap aparat penegak hukum dapat ikut mengawal pelaksanaan proyek ini,” pungkasnya.(Adf)