Kategori: Hukum

Sidang Pembongkaran Makam Winongan Hadirkan Saksi Ahli Pidana dari Unmer Malang, Terdakwa Dinilai Tak Terbukti Terlibat Langsung

Bangil,kabar99news.com, – Proses persidangan perkara pembongkaran Makam Winongan kembali bergulir dan kini memasuki sidang ke-9. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bangil pada Kamis (5/2/2026) ini menghadirkan saksi ahli di bidang hukum pidana dari Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi. Saksi pertama yakni Misbakhul Munir dari Media Jatim Online, sementara saksi kedua adalah saksi ahli hukum pidana, Dr. Agung, S.H., M.H, dosen tetap Universitas Merdeka Malang. Sidang berlangsung dengan fokus pada pendalaman unsur pidana dalam perkara pembongkaran makam yang menjerat terdakwa Gus Tom dan Gus Puja. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim,…

GM FKPPI Pasuruan Nyatakan Mosi Tidak Percaya, Proyek Sekolah Rakyat Rp1,9 Triliun Disorot Dugaan Pelanggaran Hukum

Pasuruan,kabar99news.com,– Proyek strategis nasional Sekolah Rakyat senilai Rp1,9 triliun yang tengah dibangun di Kota Pasuruan kini menuai sorotan keras publik. Alih-alih mendapat dukungan penuh, proyek tersebut justru memicu gelombang protes dari elemen masyarakat yang menilai pelaksanaannya sarat kejanggalan, minim transparansi, dan berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Sorotan tajam datang dari Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (GM FKPPI) Pasuruan. Organisasi ini secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap jalannya proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya sebagai pemenang tender. Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayik Suhaya, SH, menegaskan bahwa sejak awal pembangunan, publik tidak memperoleh informasi yang memadai terkait proyek…

Sidang ke-6 Dugaan Perusakan Makam Winongan, Kuasa Hukum Soroti Keabsahan Keterangan Saksi

Pasuruan,kabar99news.com, — Pengadilan Negeri Bangil kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembongkaran atau perusakan makam di wilayah Winongan. Sidang ke-6 yang berlangsung pada Senin ini berfokus pada pemeriksaan saksi sebagai kelanjutan dari agenda sebelumnya.Senin (26/01/2026) Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menghadirkan tiga orang saksi. Dua di antaranya berasal dari unsur kepolisian, sementara satu saksi lainnya merupakan saksi fakta yang mengaku menyaksikan langsung kejadian di lokasi. Tim Penasihat Hukum terdakwa Muhammad Suud alias Gus Tom dan Jumari alias Gus Puja menilai keterangan dua saksi dari kepolisian patut dikritisi. Pasalnya, kedua saksi tersebut disebut tidak berada di tempat kejadian perkara saat peristiwa berlangsung,…

Jawa Timur Memanas: Sekda Gugat Putusan KI, PKN Sebut Upaya Hambat Transparansi Keuangan Negara

Sidoarjo,kabar99news.com  – Kontroversi seputar akses informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Jawa Timur memasuki babak baru yang sengit. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim secara mengejutkan melayangkan Gugatan Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi (KI) yang sebelumnya memenangkan permohonan informasi publik dari lembaga kontrol sosial, Pemantau Keuangan Negara (PKN). Sidang perdana gugatan dengan nomor register 98/G/KI/2024/PTUN.SBY ini telah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya pada Rabu, 15 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemohon Keberatan (Sekda Jatim) dan Termohon Keberatan (PKN). Gugatan oleh Sekda Jatim diajukan ke PTUN Surabaya sebagai respons atas Keputusan Komisi…

Komisi Informasi Jawa Timur Mengelar Sidang Sengketa Informasi Publik Antara PKN Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo,kabar99news – Sudah 3 tahun lebih lembaga PKN Sidoarjo mengajukan sengketa informasi publik semenjak 25 Maret 2022 kepada KIP Jawa Timur, setelah menunggu sekian lama baru mendapat Panggilan Sidang Ajudikasin Non Litigasi pada 05 Agustus 2025 dengan Nomor 180/362/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2025, pengajuan gugatan tersebut berawal pada 25 Desember 2021 ketua umum PKN Patar Sihotang SH, MH mengirim surat permohonan informasi publik kepada PPID Kabupaten Sidoarjo dengan nomor surat 01/PI/SIDOARJO/PKN/XII/2021, 02/PI/SIDOARJO/PKN/XII/2021, 03/PI/SIDOARJO/PKN/XII/2021, dokumen informasi publik yang diminta antara lain LPJ Dana BOS Reguler SMP Se Kabupaten Sidoarjo, LPJ pengunaan anggaran Dinas Pendidikan Sidoarjo, LPJ pengunaan anggaran PPID Kabupaten Sidoarjo, dan dukumen kontrak Dinas…

Polres Pasuruan Kenalkan Paralegal Justice, Demi Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum

Pasuruan,kabar99news.com, — Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan, Polres Pasuruan melalui Seksi Hukum menggelar penyuluhan bertema Paralegal Justice kepada masyarakat Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Rabu (30/7/2025). Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta ini dibuka oleh Camat Bangil dan dihadiri oleh Kasi Hukum dan Kasubsi Luhkum Polres Pasuruan. Peserta terdiri dari Muspika Kecamatan Bangil, perangkat Kelurahan Bendomungal (termasuk Lurah, RT/RW), tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), tokoh pemuda (toda), serta kelompok masyarakat seperti ibu-ibu PKK dan kader kesehatan. Penyuluhan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka. Konsep Paralegal Justice sendiri menekankan…

FORMAT Desak Transparansi Anggaran Porprov Jatim IX, Dispora Pasuruan Didorong Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Pasuruan,kabar99news.com, – Forum Rembuk Masyarakat Pasuruan (FORMAT) melakukan audiensi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan pada Rabu, 16 Juli 2025. Audiensi ini bertujuan untuk meminta kejelasan dan transparansi penggunaan anggaran dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-9 tahun 2025 yang dinilai tidak sebanding dengan hasil prestasi kontingen Kabupaten Pasuruan. Ketua FORMAT, Ismail Makky, mengungkapkan bahwa anggaran yang digunakan untuk Porprov ke-9 mencapai hampir Rp4 miliar. Sayangnya, alokasi dana sebesar itu tidak diimbangi dengan lonjakan prestasi atlet. Bahkan, Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan peringkat dibandingkan Porprov sebelumnya. “Selain anggaran untuk Porprov, setiap tahunnya Dispora juga mengalokasikan dana sekitar Rp2,5…

Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Rudi Hartono Polisikan Sejumlah Media Nasional: Bantah Keras Terlibat Dana Hibah Pokmas

Pasuruan,kabar99news.com,– 10 Juli 2025 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, resmi melaporkan sejumlah media nasional ke Polres Pasuruan pada Kamis (10/7/2025). Laporan ini dilayangkan setelah dirinya menjadi sasaran pemberitaan masif terkait dugaan keterlibatan dalam kasus dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Rudi menyatakan bahwa informasi yang disebarluaskan sejumlah media tersebut tidak benar dan sangat merugikan secara pribadi maupun institusional. Ia membantah keras pernah terlibat, dipanggil, atau dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pemberitaan. “Informasi itu tidak benar, hoaks, menyesatkan, dan mencemarkan nama baik saya. Saya tidak pernah dipanggil KPK, tidak…

PKN Mengucapkan Terima kasih kepada Kajati Jatim yang telah melanjutkan Laporan PKN ke tahap penyidikan dan Penggeledahan atas Dugaan Korupsi dinas Pendidikan Jatim

Bekasi,kabar99news.com –  Pemantau keuangan negara PKN memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala kejaksaan tinggi Jawa timur , karena sudah memperhatikan dan memberikan atensi Laporan PKN tentang dugaan korupsi dana hibah Rp 64 Milyard di Dinas Pendidikan jawa timur , dan saat ini penanganan kasus korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan dan bahkan sudah di lakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur . demikian disampaikan Patar sihotang, S.H.,M.H. ketua Umum PKN pada saat melakukan Konprensi pers dini hari 11 Juni 2025 di Kantor Pusat PKN jl. caman raya no 33 Jatibening Bekasi.   Patar sihotang menjelaskan kronologis…

Ketua Komisi informasi Pusat dan Jakarta terkesan jarkoni dan Arogan

  Bekasi,kabar99news.com – Ketua Komisi Informasi Pusat dan Ketua Komisi Informasi Jakarta terkesan Jarkoni demikian disampaikan Patar sihotang SH MH ketua Umum Pemantau keuangan negara PKN setelah mendaftarkan gugatan sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir Jakarta pusat pada dini hari selasa 2 juni 2025 Patar sihotang menjelaskan ,Kami melihat bahwa Ketua Komisi Informasi Pusat dan Ketua Komisi Informasi Jakarta terkesan jarkoni dan arogan berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi nyaitu bahwa Lembaga Komisi Informasi di bentuk berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang Undang No 14 Tahun 2008 menyatakan…