Dugaan Mafia PAD Menggila, Massa Kepung BAPPENDA Pasuruan:Kalau Bersih, Buka Semua Data ke Publik
Pasuruan,Kabar99news.com,– Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan kini menjadi sorotan panas publik. Kamis (21/5/2026), puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Pasuruan sambil membawa tuntutan keras soal transparansi pengelolaan pajak daerah.
Aksi tersebut dipicu dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor tenaga listrik yang dinilai rawan kebocoran.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang beredar dan ditunjukkan kepada awak media, massa menilai selama ini publik tidak pernah mendapatkan akses terbuka terkait data penerimaan maupun realisasi PBJT tenaga listrik di Kabupaten Pasuruan.
Tak hanya sektor pajak listrik, massa juga menyoroti pengelolaan dana TJSL/CSR perusahaan yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh karena dianggap rawan penyimpangan.
Koordinator aksi, Saiful Arif, secara terbuka mendesak dilakukan audit khusus terhadap dugaan mafia PAD yang disebut merugikan keuangan daerah.
“Kami menduga ada kebocoran besar yang selama ini ditutup rapat. Kalau memang tidak ada permainan, buka semua data PAD ke publik,” tegas Saiful saat berorasi di depan kantor BAPPENDA.
Aliansi Poros Tengah meminta audit melibatkan DPRD, Inspektorat, hingga BPK RI Perwakilan Jawa Timur agar hasil pemeriksaan tidak sekadar formalitas administratif.
Menurut massa, selama ini masyarakat hanya disuguhi laporan normatif tanpa pernah mengetahui kondisi riil penerimaan pajak daerah di lapangan. Situasi itu dinilai membuka ruang dugaan permainan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Tak berhenti di situ, massa juga mendesak Bupati Pasuruan segera mengevaluasi bahkan mencopot pejabat yang dianggap gagal menjaga transparansi pengelolaan PAD, termasuk Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan.
Koordinator lapangan, Yudi Buleng, menilai sikap BAPPENDA selama ini terlalu tertutup terhadap publik.
“PAD itu uang rakyat. Jangan sampai rakyat dipaksa bayar pajak, tapi pengelolaannya diduga jadi bancakan oknum tertentu,” ujar Yudi dengan nada tinggi.
Dalam dokumen tuntutan aksi, terdapat enam poin desakan utama, mulai dari keterbukaan data PBJT tenaga listrik, evaluasi total sistem transparansi PAD, hingga tuntutan pencopotan pimpinan BAPPENDA.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat Polres Pasuruan Kota dan berjalan relatif tertib. Namun suasana sempat memanas saat massa menyinggung sikap BAPPENDA yang sebelumnya dinilai tidak responsif terhadap permintaan audiensi.
Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan akhirnya menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak dapat hadir akibat masih menjalani pemulihan pasca kecelakaan.
“Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa hadir karena masih dalam proses penyembuhan setelah kecelakaan,” ujarnya singkat.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kekecewaan massa. Demonstran menilai alasan tersebut tidak menjawab substansi tuntutan mengenai dugaan kebocoran PAD dan keterbukaan pengelolaan pajak daerah.
Aliansi Poros Tengah bahkan memastikan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan kembali digelar di depan Kantor Bupati Pasuruan di Raci.
“Ini belum selesai. Kami akan datang lagi dengan massa lebih besar sampai dugaan kebocoran PAD dibuka seterang-terangnya,” pungkas Yudi.(Adf/Red)