Bupati Rusdi Temui Mensos Gus Ipul di Jakarta, Pemkab Pasuruan Perjuangkan Tambahan Kuota Jaminan Kesehatan bagi Warga Rentan

Pasuruan,Kabar99news.com, – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui audiensi langsung dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan kuota bantuan iuran jaminan kesehatan.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, bersama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, Imron Mutamakkin, melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas usulan penting terkait penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa tahun terakhir, kuota PBI-JK dari pemerintah pusat untuk daerah ini terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi tersebut, jumlah penerima bantuan iuran di Kabupaten Pasuruan turun dari 604.460 jiwa pada tahun 2021 menjadi sekitar 549.243 jiwa pada tahun 2024. Artinya, terdapat penurunan lebih dari 55 ribu penerima bantuan dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena jumlah masyarakat rentan di Kabupaten Pasuruan masih sangat besar. Bahkan, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari satu juta jiwa yang berpotensi membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Akibat berkurangnya kuota tersebut, rasio cakupan PBI-JK terhadap masyarakat rentan di Kabupaten Pasuruan sempat berada di angka terendah, yakni sekitar 54,62 persen pada tahun 2024. Dengan kata lain, hampir separuh masyarakat rentan berpotensi tidak memiliki jaminan kesehatan jika tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rusdi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya maksimal melalui anggaran daerah. Namun keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah tidak mampu sepenuhnya menutup kekurangan kuota jaminan kesehatan bagi warga.

“APBD kita sudah difokuskan untuk layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Karena itu kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar masyarakat rentan tetap mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Rusdi.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Pasuruan kini sedang memperkuat sistem pemutakhiran data sosial agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan membangun command center untuk memantau dan menyinkronkan data penerima bantuan.

“Dengan sistem ini kita bisa mengetahui secara lebih akurat siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya pembaruan data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data menjadi kunci agar berbagai program bantuan pemerintah bisa berjalan efektif.

“Masalah yang sering terjadi adalah data tidak diperbarui atau tidak masuk dalam sistem. Padahal kondisi masyarakat terus berubah,” ungkap Gus Ipul.

Ke depan, jika usulan penambahan kuota PBI-JK dapat direalisasikan, peluang peningkatan cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Pasuruan akan semakin besar. Dengan jumlah masyarakat rentan yang diproyeksikan turun menjadi sekitar 818 hingga 825 ribu jiwa pada periode 2025–2026, tambahan kuota dari pemerintah pusat diperkirakan mampu mendorong cakupan perlindungan kesehatan mendekati 100 persen.

Hal ini juga menjadi langkah penting menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC) secara penuh di Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dukungan dari Kementerian Sosial dapat segera diwujudkan. Dengan begitu, ratusan ribu keluarga miskin dan rentan dapat terlindungi dari risiko beban biaya kesehatan yang kerap menjadi penyebab baru kemiskinan.

Langkah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendukung program nasional pengentasan kemiskinan.(Adf)