Aliansi POROS Tengah Geruduk Cabang Dinas Pendidikan, Bongkar Dugaan Carut-Marut PPDB dan Tuntut Transparansi Dana BOS

Pasuruan,Kabar99news.com,– Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan yang mengarah pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga pengawasan anggaran pendidikan.Senin (22/6/2026)

Aksi yang berlangsung damai itu diwarnai pembentangan poster, orasi, serta pembacaan pernyataan sikap. Massa menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam tata kelola pendidikan yang hingga kini belum memperoleh penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan dokumen tuntutan yang dibawa peserta aksi, terdapat tiga poin utama yang disuarakan. Pertama, mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem PPDB jalur zonasi yang dinilai masih memunculkan polemik di tengah masyarakat. Kedua, meminta keterbukaan penggunaan Dana BOS serta dugaan praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan apabila memang ditemukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, mendorong DPR memperketat pengawasan terhadap alokasi APBN di sektor pendidikan agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.

Menurut massa aksi, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat ini adalah mekanisme penerimaan siswa baru yang dinilai belum memberikan kepastian. Mereka mempertanyakan adanya penerapan sistem zonasi yang dalam praktiknya masih mempertimbangkan standar nilai tertentu.

“Kami mempertanyakan kejelasan regulasi yang digunakan. Di satu sisi disebut menggunakan sistem zonasi, namun dalam praktiknya masih terdapat standar nilai tertentu. Karena itu perlu ada penjelasan yang jelas mengenai mekanisme yang diterapkan,” ujar salah satu perwakilan massa saat berorasi.

Aliansi POROS Tengah menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua maupun calon peserta didik. Mereka meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus menerka-nerka aturan yang digunakan dalam proses seleksi.

Selain menyoroti PPDB, massa juga menuntut agar seluruh penggunaan Dana BOS dibuka secara transparan kepada publik. Menurut mereka, keterbukaan anggaran merupakan langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak DPR agar tidak hanya menyetujui anggaran pendidikan di atas meja, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap realisasi penggunaan APBN di sektor pendidikan. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar anggaran pendidikan benar-benar dinikmati peserta didik dan tidak berhenti pada laporan administrasi semata.

Namun, aksi tersebut diwarnai kekecewaan. Massa mengaku berharap dapat berdialog langsung dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Harapan itu tidak terwujud karena hingga aksi selesai berlangsung, pejabat yang dimaksud tidak hadir menemui peserta aksi.

“Kami berharap kepala cabang dinas menemui kami. Namun sampai aksi selesai beliau tidak hadir. Jika aspirasi ini terus diabaikan, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas perwakilan aksi.

Melalui aksi damai ini, Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar kritik terhadap sistem PPDB, melainkan dorongan agar tata kelola pendidikan di Pasuruan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mereka berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi atas berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat, sehingga polemik penerimaan siswa baru maupun pengelolaan anggaran pendidikan tidak terus menjadi sumber keresahan publik.(Adf)