Di Tengah Konflik UNUBA, Gus Najib Pilih Fokus Selamatkan Pendidikan Mahasiswa dan Siapkan Nama Baru UNIPA

Pasuruan,Kabar99news.com,– Polemik yang melanda pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) masih terus bergulir tanpa kepastian penyelesaian. Di tengah kondisi tersebut, Najib Syafi’i atau Gus Najib mengaku memilih mengesampingkan perdebatan dan lebih mengutamakan keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar proses perkuliahan tetap berjalan.

Hal itu disampaikan Gus Najib saat ditemui di kediamannya pada Kamis (18/6/2026). Menurutnya, mahasiswa tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik yang hingga kini belum menemukan titik temu.

“Untuk sementara kita mengalah, yang penting mahasiswa tetap bisa kuliah,” ujar Gus Najib.

Menanggapi langkah sejumlah mahasiswa yang meminta bantuan hukum kepada DPC PERADI Bangil, ia menilai tindakan tersebut merupakan hak setiap mahasiswa sebagai bentuk ikhtiar memperoleh kepastian atas persoalan yang sedang terjadi.

“Silakan saja, itu hak mereka,” katanya.

Ia juga memastikan pihaknya terbuka apabila ada permintaan klarifikasi dari lembaga maupun pihak lain terkait sengketa yang sedang berlangsung.

“Kalau PERADI meminta penjelasan, tentu akan kami sampaikan sesuai fakta dan kami siap mendukung prosesnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Najib mengungkapkan keinginannya mengakhiri polemik berkepanjangan yang dinilai telah menguras tenaga dan pikiran. Sebagai langkah baru, pihaknya tengah mempersiapkan perguruan tinggi dengan identitas berbeda bernama Universitas Pancawahana (UNIPA).

Menurutnya, penggunaan nama baru tersebut bertujuan agar aktivitas akademik dapat berjalan tanpa terus dibayangi persoalan penggunaan nama Nahdlatul Ulama.

“Kami berencana menggunakan nama Universitas Pancawahana atau UNIPA. Kami sudah lelah dengan konflik ini. Upaya damai sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil,” tuturnya.

Meski memilih menyiapkan nama baru, Gus Najib tetap menegaskan bahwa legalitas Universitas Nahdlatul Ulama Bangil masih berada di bawah yayasan yang dipimpinnya.

“Secara hukum legalitas UNUBA tetap berada pada yayasan kami. Kalau kemudian ada yang menganggap UNUBA berada di bawah NU, kami tidak mempermasalahkan. Karena itu kami juga menyiapkan UNIPA yang tidak lagi menggunakan nama NU,” tegasnya.

Mahasiswa Mencari Kepastian Masa Depan Akademik

Sebelumnya, Rabu (17/6/2026) malam, sejumlah mahasiswa UNUBA mendatangi Kantor Hukum Suryono Pane SH & Partner di Jalan Joko Sambang Nomor 3A, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kedatangan mereka bertujuan meminta pendampingan hukum kepada DPC PERADI Bangil.

Mahasiswa mengaku membutuhkan kepastian mengenai hak-hak akademik mereka di tengah polemik dualisme kepemimpinan kampus yang hingga kini belum terselesaikan. Mereka juga meminta adanya pendampingan hukum agar proses pendidikan tidak terdampak oleh konflik internal.

Ketua DPC PERADI Bangil, H. Suryono Pane, mengatakan persoalan utama yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kepastian keabsahan ijazah setelah mereka menyelesaikan pendidikan.

Menurutnya, mahasiswa mempertanyakan siapa pihak yang nantinya memiliki kewenangan menandatangani ijazah sehingga dokumen tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu, ia mengimbau seluruh pihak yang berselisih agar segera membuka ruang komunikasi dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah demi melindungi kepentingan mahasiswa.

Suryono Pane juga mengingatkan bahwa apabila konflik terus berlarut tanpa penyelesaian, potensi munculnya persoalan hukum dapat semakin besar sehingga semua pihak diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Pejabat Kampus Dikabarkan Tak Bisa Masuk Area Graha PCNU

Di tengah konflik yang belum mereda, muncul informasi bahwa sejumlah pejabat kampus yang berada dalam kepengurusan yayasan bersama Gus Najib tidak diperkenankan memasuki area kampus yang berada di lingkungan Graha PCNU Bangil.

Mereka yang disebut tidak dapat memasuki kawasan tersebut antara lain Penjabat Rektor Wonadi Idris, Wakil Rektor I Siti Yumna, Wakil Rektor II M. Sulaiman, serta Wakil Rektor III Dr. Khoirul Anam.

Situasi tersebut semakin memperbesar kekhawatiran mahasiswa terhadap keberlangsungan proses akademik, kepastian administrasi kampus, hingga legalitas ijazah yang akan diterbitkan apabila konflik kepengurusan UNUBA belum segera menemukan penyelesaian.(Adf)