TERUNGKAP! Korban Akui Sudah Bayar Rp5 Juta untuk Ambil Motor Barang Bukti, Uang Disebut Diserahkan Tunai ke Anggota Laka Polres Pasuruan Tanpa Kuitansi
Pasuruan,Kabar99news.com,– Dugaan permintaan uang sebesar Rp5 juta dalam proses pengambilan sepeda motor Honda Supra yang disebut menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kabupaten semakin menjadi sorotan.
Perkembangan terbaru justru memunculkan persoalan yang lebih serius. Berdasarkan penelusuran awak media dan keterangan pihak yang mengaku sebagai korban, Supandi, warga Gunung Gangsir, mengaku bahwa uang sebesar Rp5 juta tersebut sudah dibayarkan secara tunai.
Yang menjadi perhatian, menurut pengakuan korban, uang tersebut diserahkan langsung kepada anggota unit Laka Lantas. Namun, korban mengaku tidak mendapatkan bukti pembayaran, kuitansi, maupun dokumen resmi sebagai tanda terima uang.
Pengakuan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan di lingkungan Polres Pasuruan.
UANG Rp5 JUTA SUDAH DITERIMA, MANA BUKTI PEMBAYARANNYA?
Jika benar uang sebesar Rp5 juta diserahkan kepada anggota kepolisian dalam proses pengambilan barang bukti, publik berhak mengetahui untuk kepentingan apa uang tersebut diminta dan diterima.
Apakah uang tersebut merupakan biaya resmi? Jika resmi, mengapa tidak disertai kuitansi atau bukti pembayaran? Siapa yang menetapkan nominal Rp5 juta tersebut? Ke mana aliran uangnya dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, pelayanan kepolisian harus berjalan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan permintaan pembayaran yang tidak jelas mekanisme dan pertanggungjawabannya.
Sebelumnya, korban juga menyampaikan kepada awak media bahwa permintaan pembayaran dilakukan secara langsung di kantor, bukan melalui percakapan WhatsApp.
“Tidak ada, soalnya langsung dimintai bayar di kantor. Mereka pintar, tidak berani lewat WA, harus bayar datang langsung,” demikian keterangan korban melalui pesan kepada awak media.
Keterangan tersebut kini semakin penting untuk ditelusuri, terlebih korban mengaku telah menyerahkan uang secara tunai tanpa menerima bukti pembayaran.
KAPOLRES PASURUAN JANGAN TUTUP MATA!
Persoalan ini membutuhkan jawaban terbuka dari pimpinan Polres Pasuruan. Kapolres Pasuruan perlu segera memerintahkan pemeriksaan terhadap proses pengambilan barang bukti tersebut.
Nama AIPDA Harley Davidson yang sebelumnya disebut dalam unggahan akun TikTok @nekoshtt12 juga perlu dimintai klarifikasi terkait dugaan yang beredar.
Propam Polres Pasuruan maupun Bidang Propam Polda Jawa Timur patut menelusuri informasi ini apabila terdapat indikasi pelanggaran oleh anggota.
Jika memang terdapat pembayaran resmi, tunjukkan dasar hukum, ketentuan tarif, serta mekanisme penerimaannya. Namun, apabila ditemukan permintaan uang di luar ketentuan, jangan ada perlindungan terhadap siapa pun.
Jangan sampai masyarakat yang sedang berhadapan dengan persoalan kecelakaan lalu lintas justru menjadi pihak yang dirugikan akibat pelayanan yang tidak transparan.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR BANTAHAN!
Awak media membuka ruang klarifikasi kepada Kapolres Pasuruan, Kasat Lantas, anggota yang disebut, maupun pihak terkait lainnya.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terang:
- Benarkah korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp5 juta kepada anggota Laka?
- Atas dasar hukum apa uang tersebut diminta?
- Mengapa korban mengaku tidak menerima kuitansi atau bukti pembayaran?
- Apakah uang tersebut masuk ke kas resmi atau diterima secara pribadi?
- Apakah Kapolres Pasuruan akan melakukan pemeriksaan internal?
Persoalan ini bukan sekadar soal Rp5 juta. Ini menyangkut integritas aparat, transparansi pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Jangan sampai seragam dan kewenangan justru membuat masyarakat takut mempertanyakan haknya. Hukum harus menjadi pelindung masyarakat, bukan menjadi sumber ketidakpastian bagi warga yang membutuhkan pelayanan.
Catatan: Pemberitaan ini berdasarkan pengakuan korban yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak kepolisian. Awak media tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut.(Adf)