KORBAN BUKA SUARA! Dugaan Tebusan Rp5 Juta Pengambilan Motor Barang Bukti, Permintaan Disebut Disampaikan Langsung di Kantor

Pasuruan,Kabar99news.com,– Dugaan permintaan uang sebesar Rp5 juta untuk pengambilan kendaraan Honda Supra yang disebut menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasuruan Kabupaten semakin menjadi perhatian.

Setelah informasi tersebut mencuat melalui akun TikTok @nekoshtt12, awak media berupaya menelusuri kebenaran informasi dengan meminta keterangan langsung kepada pihak yang mengaku mengalami persoalan tersebut, yakni Supandi, warga Gunung Gangsir yang sehari-hari berjualan bakso Solo di depan Indomaret Perempatan Gunung Gangsir.

Dalam keterangannya kepada awak media, Supandi menyampaikan bahwa tidak ada bukti percakapan melalui WhatsApp terkait permintaan pembayaran tersebut.

Menurut penuturannya, permintaan pembayaran justru disampaikan secara langsung ketika dirinya berada di kantor.

“Tidak ada, soalnya langsung dimintai bayar di kantor. Mereka pintar, tidak berani lewat WA, harus bayar datang langsung,” demikian keterangan yang disampaikan Supandi kepada awak media.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan pengambilan barang bukti kendaraan di lingkungan kepolisian.

Jika memang terdapat kewajiban pembayaran, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa dasar hukum, rincian biaya, siapa pihak yang berwenang menerima pembayaran, serta apakah pembayaran tersebut disertai bukti penerimaan resmi.

**JANGAN SAMPAI MASYARAKAT DIBUAT BINGUNG DENGAN PROSEDUR!**

Persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas saling membantah. Polres Pasuruan harus memberikan penjelasan konkret, bukan sekadar jawaban normatif.

Apakah benar ada permintaan uang Rp5 juta? Apakah uang tersebut merupakan biaya resmi? Jika resmi, mengapa mekanisme dan dasar pembayarannya tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Lebih jauh, apabila benar terdapat permintaan pembayaran di luar ketentuan, hal tersebut patut ditelusuri melalui pemeriksaan internal.

Kapolres Pasuruan dan jajaran Satlantas perlu segera melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang menyeret nama anggota berinisial atau bernama AIPDA Harley Davidson sebagaimana disebut dalam unggahan yang beredar.

Propam juga patut memberikan perhatian apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan kewenangan.

BUKAN SEKADAR VIRAL, TETAPI MENYANGKUT KEPERCAYAAN PUBLIK!

Kepolisian merupakan institusi pelayanan masyarakat. Pengelolaan barang bukti harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai masyarakat yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum justru merasa terbebani oleh permintaan pembayaran yang tidak dipahami dasar hukumnya.

Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Pasuruan, Kasat Lantas, maupun anggota yang disebut dalam informasi tersebut.

Publik kini menunggu jawaban: **Benarkah ada permintaan Rp5 juta untuk mengambil motor barang bukti? Jika benar, atas dasar aturan apa?**

Transparansi harus dibuktikan. Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku.(Adf)