DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Dua Raperda 2026, Suntikan Modal BUMD Capai Ratusan Miliar Jadi Sorotan
Pasuruan,Kabar99news.com,– DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa (11/11/2026). Dua regulasi tersebut mengatur perubahan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan itu dipimpin Ketua DPRD Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan Gus Shobih Asrori dan Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko.
Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 legislator hadir. Dengan jumlah tersebut, pimpinan sidang menyatakan rapat telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga agenda pengambilan keputusan dapat dilanjutkan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa persetujuan dua Raperda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif dalam menghasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah tidak sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
Sebelum memasuki pembahasan utama, seluruh peserta rapat juga memperingati Hari Pahlawan 2026. Momentum tersebut menjadi pengingat agar semangat perjuangan terus diwujudkan melalui pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan Pajak Daerah, PBB-P2 hingga Retribusi Jadi Perhatian
Laporan pertama disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan melalui juru bicaranya, Sugianto.
Pembahasan difokuskan pada Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam pemaparannya, Sugianto menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut mencakup 13 poin ketentuan pokok. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara berjenjang.
Menariknya, kebijakan tersebut juga mengatur keringanan tarif khusus bagi lahan produksi pangan dan sektor peternakan. Langkah ini diharapkan dapat melindungi keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Selain itu, terdapat penegasan pengecualian objek retribusi kebersihan bagi fasilitas sosial, tempat ibadah, dan jalan umum. Dengan demikian, fasilitas yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik tidak dibebani pungutan sebagaimana objek retribusi lainnya.
Penyesuaian tarif retribusi juga diarahkan agar sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.
Sugianto menyebutkan, proses pembahasan telah melewati tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Penyertaan Modal BUMD Tembus Rp101,5 Miliar, Pansus Beri Catatan Tegas
Sorotan berikutnya tertuju pada laporan Panitia Khusus (Pansus) II yang disampaikan Ketua Pansus, Sugiarto.
Pansus II membahas Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
Berdasarkan laporan tersebut, akumulasi penyertaan modal yang telah disetorkan kepada BUMD hingga tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp101.548.438.206.
Dana tersebut antara lain tercatat pada PT BPD Jatim Tbk sebesar Rp11.152.625.000, PT Perseroda Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp42.485.692.078, serta PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp4.400.000.000.
Pansus II selanjutnya menyetujui rencana batas maksimal penambahan modal untuk empat BUMD strategis dengan rincian:
1. PT BPR Jatim sebesar Rp2 miliar.
2. PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp8 miliar.
3. Perumda Air Minum Giri Nawatirta sebesar Rp236.048.000.796.
4. PT Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp122.489.390.722.
Jika seluruh batas maksimal tersebut direalisasikan, nilai rencana tambahan penyertaan modal mencapai sekitar Rp368,54 miliar.
Namun, Pansus II memberikan penekanan penting. Penambahan modal tidak boleh dimaknai sebagai pemberian dana tanpa ukuran keberhasilan.
Pencairan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan APBD, kondisi kesehatan keuangan masing-masing BUMD, serta hasil analisis investasi independen.
Pansus juga meminta agar setiap rupiah yang disertakan pemerintah daerah memberikan hasil nyata, baik dalam bentuk peningkatan dividen sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kata lain, suntikan modal harus diikuti tanggung jawab kinerja yang jelas.
Bupati Rusdi: Pencairan Modal Disesuaikan Kemampuan APBD
Setelah kedua laporan disampaikan, pimpinan DPRD meminta persetujuan anggota dewan yang hadir. Seluruh anggota yang mengikuti rapat menyatakan setuju terhadap kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.
Persetujuan itu kemudian dituangkan melalui penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 oleh Ketua DPRD Samsul Hidayat, dilanjutkan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Mohamad Rusdi Sutejo atau Mas Rusdi, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Bapemperda dan Pansus II yang telah melakukan pembahasan secara mendalam.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebelum merealisasikan penambahan penyertaan modal kepada BUMD.
Seluruh catatan dan rekomendasi legislatif, lanjutnya, akan menjadi pedoman bagi jajaran eksekutif dalam memperbaiki tata kelola perusahaan daerah.
Mas Rusdi juga memastikan bahwa perubahan kebijakan pajak dan retribusi dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan agar tidak memberatkan masyarakat kecil.
Persetujuan dua Raperda ini menjadi langkah penting bagi arah pengelolaan keuangan dan perekonomian Kabupaten Pasuruan. Namun, masyarakat tentu menantikan realisasi kebijakan tersebut, terutama transparansi penggunaan modal, peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD, serta kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan warga.
Sebab, keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan hanya diukur dari pengesahannya di ruang paripurna, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan setelah diberlakukan.(Adf)