BOS SMKN 1 GEMPOL CAPAI Rp3,06 MILIAR, SISWA DIDUGA DIBEBANI SUMBANGAN Rp100 RIBU PER BULAN! SETAHUN BISA TEMBUS Rp2,24 MILIAR?

Pasuruan,Kabar99news.com, – Dugaan adanya penarikan sumbangan rutin terhadap siswa di SMKN 1 Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi sorotan. Di tengah alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.068.440.000, muncul pengakuan siswa dan wali murid terkait dugaan kewajiban pembayaran sebesar Rp100.000 setiap bulan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kabar99news dari siswa dan wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat dugaan penarikan sumbangan sebesar Rp50.000 yang disebut wajib dan tambahan Rp50.000 sebagai sumbangan sukarela.

Jika benar penarikan tersebut diberlakukan kepada seluruh siswa setiap bulan, tentu muncul pertanyaan besar: untuk apa dana tersebut dikumpulkan, bagaimana mekanisme penetapannya, dan apakah pengelolaannya sudah transparan?

1.871 SISWA, POTENSI PENGUMPULAN DANA Rp187,1 JUTA PER BULAN

Mengacu pada data yang disampaikan, SMKN 1 Gempol memiliki 1.871 siswa dengan alokasi Dana BOS sebesar Rp3.068.440.000.

Apabila setiap siswa memberikan Rp100.000 per bulan, berikut ilustrasi perhitungannya:

Jumlah siswa: 1.871 orang.
Dugaan sumbangan per siswa: Rp100.000 per bulan.
Perkiraan pengumpulan per bulan: Rp187.100.000.
Perkiraan pengumpulan selama 12 bulan: Rp2.245.200.000.

Angka Rp2,245 miliar tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi seluruh siswa membayar Rp100.000 setiap bulan selama 12 bulan, bukan angka penerimaan yang telah terverifikasi.

Meski demikian, simulasi ini cukup untuk memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan sumbangan di lingkungan sekolah.

BOS SUDAH MILIARAN, MENGAPA MASIH ADA DUGAAN TARIKAN RUTIN?

Dana BOS merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung operasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sumbangan pendidikan harus memiliki mekanisme yang jelas dan tidak boleh berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib.

Perbedaan antara sumbangan sukarela dan pungutan wajib menjadi hal penting yang perlu dijelaskan pihak sekolah.

Jika benar terdapat pembayaran yang dianggap wajib oleh siswa atau wali murid, pihak terkait perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan pendidikan.

KEPALA SEKOLAH DAN DINAS PENDIDIKAN PERLU BUKA SUARA

Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengumpulan dana tersebut, siapa yang menetapkan besaran sumbangan, ke mana dana disalurkan, serta apakah terdapat laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses wali murid.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan terkait juga diharapkan melakukan klarifikasi apabila informasi tersebut terbukti benar.

Pihak SMKN 1 Gempol perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan agar pemberitaan tetap berimbang.

JANGAN SAMPAI LABEL SUMBANGAN MENJADI ALASAN UNTUK MEMBEBANI WALI MURID.

Pendidikan harus menjadi ruang untuk mencerdaskan generasi bangsa, bukan justru menimbulkan kekhawatiran akibat biaya tambahan yang tidak jelas dasar dan mekanismenya.

Kabar99news akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi anggaran pendidikan dan perlindungan hak siswa serta wali murid.