Dana BOS SMKN 1 Plosoklaten Kediri Capai Rp. 2,96 Miliar, Wali Murid Keluhkan Uang Gedung Setiap Naik Kelas Jutaan rupiah!
Kediri,Kabar99news.com, – Besarnya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK Negeri 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan setelah muncul keluhan wali murid terkait dugaan kewajiban pembayaran uang gedung setiap kenaikan kelas.
Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, SMK Negeri 1 Plosoklaten dengan NPSN 20511947 tercatat memiliki 1.839 peserta didik.
Dalam data tersebut, sekolah ini memperoleh alokasi Dana BOS sebesar Rp2.960.790.000.
Di tengah besarnya anggaran bantuan operasional pendidikan tersebut, seorang wali murid menyampaikan keluhan mengenai pembayaran uang gedung yang menurut pengakuannya diminta setiap siswa naik kelas.
Melalui pesan yang diterima redaksi kabar99news, wali murid tersebut mengungkapkan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap sejak kelas X hingga kelas XII.
“Setiap naik kelas disuruh bayar uang gedung. Dulu kelas 10 diminta Rp1 juta, kelas 11 Rp800 ribu, terus kelas 12 Rp500 ribu. Emangnya iya ya sekolah negeri harus bayar begitu juga?” ungkap wali murid tersebut.
Jika dijumlahkan, total pembayaran yang dikeluhkan mencapai Rp2.300.000 selama tiga tingkat pendidikan.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan pembayaran tersebut, terlebih SMK Negeri 1 Plosoklaten merupakan sekolah negeri yang juga menerima bantuan operasional dari pemerintah.
SEKOLAH NEGERI DAN DUGAAN KEWAJIBAN UANG GEDUNG
Pembayaran uang gedung di sekolah negeri perlu mendapatkan perhatian serius, terutama apabila terdapat unsur kewajiban atau tekanan terhadap peserta didik maupun orang tua.
Sumbangan pendidikan pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sekolah juga tidak boleh menjadikan pembayaran sebagai syarat yang menghambat hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan.
Karena itu, perlu ada penjelasan apakah pembayaran Rp1 juta saat kelas X, Rp800 ribu saat kelas XI, dan Rp500 ribu saat kelas XII tersebut merupakan sumbangan sukarela, hasil kesepakatan komite sekolah, atau bentuk pungutan yang ditetapkan pihak sekolah.
DANA BOS RP2,96 MILIAR, WALI MURID BERHAK BERTANYA
Dengan alokasi Dana BOS mencapai Rp2,96 miliar untuk 1.839 peserta didik, transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal penting.
Publik berhak mengetahui bagaimana dana pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan dan apakah masih terdapat pembiayaan tertentu yang dibebankan kepada wali murid.
Sejumlah pertanyaan pun perlu dijawab pihak sekolah:
Apa dasar penarikan uang gedung setiap kenaikan kelas?
Siapa yang menetapkan nominal pembayaran tersebut?
Apakah pembayaran bersifat sukarela atau diwajibkan?
Apakah siswa yang tidak mampu membayar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi?
Bagaimana transparansi penggunaan Dana BOS yang mencapai Rp2,96 miliar?
Kepala SMK Negeri 1 Plosoklaten diharapkan memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman dan keresahan di kalangan wali murid.
Pendidikan negeri seharusnya mengedepankan akses pendidikan yang adil. Jangan sampai orang tua merasa terbebani oleh pembayaran yang belum jelas dasar dan mekanismenya.
INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak sekolah maupun komite sekolah untuk memberikan penjelasan berimbang.
Jangan sampai istilah sumbangan justru dipersepsikan sebagai kewajiban yang harus dibayar setiap kenaikan kelas.
DANA BOS SMKN 1 PLOSOKLATEN RP2,96 MILIAR, WALI MURID KELUHKAN UANG GEDUNG SETIAP NAIK KELAS!
Seorang wali murid mengungkapkan dugaan pembayaran uang gedung di SMK Negeri 1 Plosoklaten, Kabupaten Kediri.
Nominal yang dikeluhkan:
Kelas X: Rp1.000.000
Kelas XI: Rp800.000
Kelas XII: Rp500.000
Total mencapai Rp2,3 juta selama tiga tahun.
Padahal, berdasarkan salinan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, sekolah tersebut tercatat menerima alokasi Dana BOS Rp2.960.790.000 dengan jumlah 1.839 siswa.
Apa dasar pembayaran tersebut? Apakah sukarela atau diwajibkan?
SEKOLAH NEGERI, MENGAPA WALI MURID MASIH DIBEBANI UANG GEDUNG?
Pihak sekolah diharapkan memberikan klarifikasi.