PPN Pembalut Perempuan Jadi Sorotan, Ketua DPC PKB Pasuruan Mas Danil Minta Pemerintah Kaji Ulang: Jangan Tambah Beban Rakyat!
Pasuruan,Kabar99news.com, – Polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan menuai perhatian publik. Kebijakan tersebut memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama kaum perempuan yang setiap bulan membutuhkan produk kesehatan menstruasi tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Muhammad Yusuf Daniyal atau akrab disapa Mas Danil, meminta pemerintah lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Ia menilai, aturan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak semakin membebani rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mas Danil saat menghadiri kegiatan Hari Fraksi PKB yang rutin digelar setiap Jumat di Graha Addakhil, Kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Mas Danil, pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara dalam menetapkan pajak. Dampak kebijakan terhadap kemampuan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat juga harus menjadi perhatian.
“Sudah sepatutnya pemerintah harus bijak dan melakukan kaji ulang terhadap regulasi yang telah dikeluarkan. Apalagi, ini menyangkut beban pajak kepada rakyat,” ungkap Mas Danil.
Ia juga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Terlebih, persoalan pembalut berkaitan dengan kebutuhan rutin perempuan yang tidak bisa dihindari.
Mas Danil menegaskan, suara perempuan harus mendapatkan perhatian serius sebelum pemerintah menetapkan atau mempertahankan kebijakan yang berdampak terhadap kebutuhan tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru mengabaikan realitas kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendengar keluhan dan aspirasi rakyat, khususnya suara perempuan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai besaran tarif pajak. Lebih dari itu, pemerintah perlu menunjukkan kepekaan dalam membedakan kebutuhan masyarakat yang bersifat rutin dengan barang konsumsi lainnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui akun resminya telah memberikan penjelasan terkait polemik tersebut.
DJP menyampaikan bahwa pembalut perempuan masuk dalam kategori barang konsumsi yang mengikuti ketentuan umum perpajakan. Pengenaan PPN terhadap produk tersebut bukan merupakan pungutan khusus bagi perempuan maupun aktivitas menstruasi.
Produk pembalut juga belum termasuk dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan perpajakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
Meski demikian, penjelasan pemerintah tersebut belum menghentikan perbincangan publik. Masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana kebijakan perpajakan mampu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, daya beli, serta kebutuhan dasar warga.
Mas Danil berharap pemerintah membuka ruang evaluasi dan tidak mengabaikan suara masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Baginya, kebijakan publik tidak boleh hanya terlihat baik dalam regulasi, tetapi juga harus benar-benar berpihak pada kondisi nyata masyarakat.
“Pemerintah harus hadir mendengarkan rakyat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menambah beban masyarakat, terutama perempuan yang membutuhkan produk tersebut setiap bulan,” menjadi pesan penting dari sorotan Mas Danil terhadap polemik PPN pembalut perempuan.(Adf)