BOS Rp1,52 Miliar, Uang Gedung Rp1,55 Juta di SMKN Tutur Disorot! Komite Sebut Sukarela, Wali Murid Pertanyakan Transparansi

79df3e48 64e9 4875 9a73 c619fef71214

Pasuruan,Kabar99news.com, – Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Negeri Tutur, Kabupaten Pasuruan, kini menjadi perhatian publik. Besarnya alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp1.523.560.000 justru beriringan dengan munculnya keluhan wali murid terkait pembayaran uang gedung sebesar Rp1.550.000 per siswa.

Tak hanya itu, biaya pembelian seragam sekolah yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp2 juta untuk satu paket lengkap turut menambah pertanyaan di kalangan orang tua peserta didik.

Persoalan ini bukan semata-mata soal nominal pembayaran. Wali murid juga mempertanyakan kejelasan mekanisme penarikan dana, pihak yang menerima pembayaran, hingga bukti transaksi yang seharusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan data tahun anggaran 2026, SMKN Tutur memiliki 929 peserta didik dengan alokasi Dana BOS lebih dari Rp1,52 miliar.

Jika seluruh siswa membayar uang gedung Rp1.550.000, secara simulasi potensi dana yang terkumpul mencapai Rp1.439.950.000 atau hampir Rp1,44 miliar.

Perlu ditegaskan, angka tersebut merupakan simulasi perhitungan, bukan jumlah penerimaan yang telah terverifikasi.

Namun, besarnya angka tersebut cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebutuhan pembiayaan tambahan di lingkungan sekolah negeri.

KOMITE SEBUT SUMBANGAN SUKARELA, BUKAN KEWAJIBAN

Di tengah polemik yang berkembang sejak 8 November 2026, pihak Komite SMKN Tutur akhirnya memberikan penjelasan.

Dikutip dari JATIMSATUNEWS.COM, Hadi selaku Komite SMKN Tutur menegaskan bahwa komite tidak pernah menetapkan nominal sumbangan wajib kepada wali murid.

Menurutnya, angka kebutuhan yang disampaikan dalam pertemuan bersama orang tua merupakan gambaran kebutuhan pengembangan mutu pendidikan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana BOS.

Ia menyebut dukungan orang tua melalui komite bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Dalam surat pernyataan yang diberikan kepada wali murid, terdapat kolom kesanggupan menyumbang. Dari surat yang telah dikembalikan, nominal Rp500 ribu disebut menjadi salah satu angka yang banyak dicantumkan.

Komite juga menyatakan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Bahkan, anak yatim piatu serta peserta didik dari keluarga yang benar-benar tidak mampu disebut mendapatkan pembebasan sumbangan.

Klarifikasi tersebut tentu perlu menjadi perhatian. Sebab, istilah sukarela harus benar-benar tercermin dalam praktik, bukan hanya tertulis dalam surat pernyataan.

TANPA KUITANSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Salah satu persoalan yang paling banyak dipertanyakan wali murid adalah dugaan tidak diterimanya kuitansi atau bukti pembayaran uang gedung.

Padahal, bukti transaksi merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan. Orang tua berhak mengetahui kepada siapa pembayaran diserahkan, bagaimana dana dicatat, serta untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.

Jika pembayaran memang merupakan sumbangan sukarela melalui komite, mekanisme penerimaan dan pelaporannya juga harus jelas.

Jangan sampai orang tua merasa harus membayar karena khawatir anaknya mengalami konsekuensi tertentu di lingkungan sekolah.

REGULASI BUKAN ALASAN UNTUK MENGABAIKAN TRANSPARANSI

Komite menyebut mekanisme penggalangan dana mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Regulasi tersebut memang mengatur peran komite dalam penggalangan dana melalui bantuan dan sumbangan. Namun, pelaksanaannya memiliki batasan yang harus dipatuhi, termasuk prinsip sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat.

Karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan terkait perlu memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkembang di SMKN Tutur.

Sejumlah hal patut diklarifikasi, mulai dari dasar penetapan kebutuhan pengembangan sekolah, mekanisme penyampaian surat kesanggupan, kebebasan wali murid menentukan nominal, hingga pencatatan dan pertanggungjawaban dana yang terkumpul.

Termasuk pula keluhan mengenai pembayaran uang gedung Rp1.550.000 dan pembelian seragam yang nilainya diperkirakan mencapai Rp2 juta.

Besarnya anggaran BOS bukan berarti sekolah dilarang menerima dukungan masyarakat. Namun, setiap pembiayaan tambahan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh mengabaikan hak peserta didik maupun kemampuan ekonomi orang tua.

JANGAN SAMPAI LABEL SUKARELA MENJADI BEBAN WALI MURID

Pendidikan negeri seharusnya menjadi ruang bagi setiap anak untuk memperoleh kesempatan belajar yang setara, bukan justru menghadirkan kekhawatiran bagi orang tua akibat ketidakjelasan pembiayaan.

Jika memang sumbangan bersifat sukarela, sekolah dan komite perlu membuktikan bahwa tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang mengikat, dan tidak ada konsekuensi bagi siswa yang keluarganya tidak memberikan sumbangan.

Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru keterbukaan menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan masyarakat.

Kabar99news mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan di SMKN Tutur agar persoalan ini tidak terus menjadi polemik.

Kabar99news juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMKN Tutur, Komite Sekolah, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Sebab, yang dipertanyakan masyarakat bukan hanya besarnya uang yang harus dibayarkan, melainkan kejelasan aturan, transparansi pengelolaan, dan jaminan bahwa pendidikan tidak menjadi beban bagi wali murid.(Adf)

Leave a Reply