OMBUDSMAN PANGGIL DISDIK KABUPATEN MALANG! Dugaan Pungutan Rp4,9 Juta di SMPN 1 Bululawang Jadi Sorotan
Malang,Kabar99news.com, – Persoalan dugaan pungutan jutaan rupiah terhadap wali murid SMP Negeri 1 Bululawang, Kabupaten Malang, kini memasuki babak baru. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur resmi memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meminta klarifikasi terkait laporan dugaan penyimpangan dalam penggalangan dana pendidikan di sekolah negeri tersebut.
Pemanggilan ini menjadi perhatian serius karena persoalan yang awalnya muncul dari keberatan wali murid kini telah masuk ke ranah pemeriksaan lembaga pengawas pelayanan publik.
Berdasarkan surat bernomor T:917/I.M.21-1/50.20/298/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyogo Mukhtar Habibi, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang atau pejabat yang mewakili pada Selasa, 24 November 2026, pukul 09.00 WIB.
Pemeriksaan akan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Jalan Surya Nomor 42, Surabaya.
Ombudsman meminta pihak Disdik membawa dokumen pendukung untuk menjelaskan persoalan tersebut. Pemanggilan itu merupakan bagian dari kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf d.
BEBAN RP4,9 JUTA SELAMA TIGA TAHUN, DARI MANA DASAR PENETAPANNYA?
Persoalan ini bermula dari pengaduan tertulis seorang wali murid kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada 29 September 2026.
Dalam pengaduan tersebut, wali murid mempertanyakan kebijakan penggalangan dana yang dibahas dalam pertemuan pihak sekolah bersama komite pada 15 September 2026.
Yang menjadi persoalan, wali murid kelas VII tahun ajaran 2026/2027 disebut menghadapi dua jenis kewajiban pembayaran dengan total mencapai Rp2,5 juta pada tahun pertama.
Bahkan, jika diakumulasikan selama tiga tahun masa pendidikan, beban tersebut mencapai Rp4,9 juta per siswa.
Dua komponen dana yang dipersoalkan meliputi:
1. Sumbangan Insidental Rp1,3 Juta
Dana sebesar Rp1.300.000 per siswa disebut diperuntukkan bagi pembangunan sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari gapura, relief, pengecatan, lima kamar mandi hingga lima ruang ganti siswi.
Pembayaran disebut memiliki tenggat waktu tiga sampai enam bulan.
2. Sumbangan Peran Serta Masyarakat (PSM) Rp1,2 Juta per Tahun
Wali murid juga mengeluhkan adanya PSM sebesar Rp1.200.000 setiap tahun atau Rp100.000 per bulan.
Jika berlangsung selama tiga tahun, total pembayaran mencapai Rp3.600.000 per siswa.
Di luar kedua komponen tersebut, orang tua juga mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan secara mandiri, termasuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp220.000 serta penyewaan kostum untuk kegiatan peringatan HUT RI ke-81 dan gerak jalan.
Besarnya akumulasi pengeluaran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kemampuan ekonomi wali murid dipertimbangkan sebelum penggalangan dana dilakukan?
DISEBUT SUKARELA, TETAPI NOMINAL DAN TENGGAT WAKTU DIPERSOALKAN
Inti keberatan wali murid bukan semata-mata persoalan pembangunan fasilitas sekolah. Mereka mempertanyakan mekanisme penarikan dana yang dinilai tidak mencerminkan prinsip kesukarelaan.
Dalam laporan pengaduannya, wali murid menilai penetapan nominal serta batas waktu pembayaran berpotensi mengubah sumbangan menjadi kewajiban terselubung.
Padahal, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur secara khusus mekanisme penggalangan dana pendidikan.
Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa penggalangan dana oleh komite sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Perbedaan mendasar antara sumbangan dan pungutan inilah yang perlu diperiksa secara objektif.
Apabila nominal dan tenggat pembayaran ditentukan secara sepihak, pertanyaan mengenai apakah penggalangan dana tersebut benar-benar sukarela menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Terlebih, wali murid juga mempersoalkan tidak adanya pemaparan terbuka mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Dengan jumlah peserta didik yang disebut mencapai sekitar 948 siswa, transparansi penggunaan anggaran menjadi persoalan penting yang semestinya dapat dijelaskan kepada masyarakat.
MUNCUL DUGAAN TEKANAN PSIKOLOGIS TERHADAP WALI MURID
Persoalan semakin serius setelah muncul pengakuan pelapor mengenai situasi dalam forum pertemuan sekolah dan komite.
Pelapor mengungkapkan adanya dugaan tekanan psikologis terhadap orang tua yang mempertanyakan kebijakan penggalangan dana.
Bahkan, menurut keterangan pelapor, sempat muncul pernyataan bahwa pihak yang membocorkan hasil rapat kepada media massa atau lembaga swadaya masyarakat akan didoakan kehilangan keberkahan ibadahnya.
Selain itu, disebut pula adanya saran agar siswa dipindahkan ke sekolah lain apabila orang tuanya merasa keberatan dengan kebijakan pembayaran tersebut.
Jika keterangan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas transparansi anggaran, tetapi juga menyangkut perlindungan hak orang tua untuk menyampaikan keberatan serta hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan tanpa tekanan.
Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah dan komite agar seluruh fakta dapat diuji secara berimbang.
DISDIK SUDAH MEMBERIKAN INSTRUKSI, TETAPI OMBUDSMAN TETAP TURUN TANGAN
Sebelum pemanggilan Ombudsman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, AP., M.Si., diketahui telah menerbitkan surat tertanggal 30 Oktober 2026 setelah meminta keterangan dari kepala sekolah dan komite SMPN 1 Bululawang.
Dalam penjelasan yang disampaikan kepada Disdik, pihak sekolah dan komite menyatakan bahwa dana tersebut merupakan sumbangan sukarela untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang belum terakomodasi melalui dana BOS.
Salah satu alasan yang disampaikan adalah kebutuhan pembayaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) non-Dapodik.
Pihak sekolah dan komite juga mengklaim telah menyiapkan mekanisme keringanan hingga pembebasan biaya bagi siswa yatim dan keluarga kurang mampu.
Meski demikian, Disdik Kabupaten Malang menginstruksikan sejumlah langkah perbaikan kepada pihak sekolah.
Di antaranya menegaskan kembali bahwa sumbangan tidak boleh memiliki patokan nominal maupun batas waktu pembayaran, mengevaluasi mekanisme penggalangan dana, mengoptimalkan penggunaan BOS, menjamin tidak adanya diskriminasi terhadap siswa kurang mampu, menyediakan saluran pengaduan yang aman, serta menyampaikan laporan evaluasi secara tertulis kepada Disdik.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penggalangan dana di sekolah memang perlu mendapat pembenahan.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah instruksi tersebut sudah benar-benar dilaksanakan dan apakah seluruh wali murid telah memperoleh penjelasan yang transparan?
24 NOVEMBER MENJADI MOMENTUM PEMBUKAAN FAKTA
Pemanggilan Disdik oleh Ombudsman pada 24 November 2026 menjadi momentum penting untuk mengurai persoalan yang selama ini dipertanyakan wali murid.
Ada sejumlah hal yang layak mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Mulai dari dasar penetapan nominal Rp1,3 juta untuk sumbangan insidental, mekanisme PSM Rp100 ribu per bulan, keterbukaan RKAS, penggunaan dana BOS, hingga dugaan tekanan terhadap wali murid yang menyampaikan keberatan.
Jangan sampai istilah sumbangan sukarela hanya menjadi label administratif, sementara dalam pelaksanaannya orang tua merasa tidak memiliki pilihan selain membayar.
Pendidikan negeri seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap peserta didik, bukan justru menimbulkan kecemasan finansial bagi keluarga.
Ombudsman sendiri menegaskan bahwa pemanggilan tersebut bertujuan mengklarifikasi persoalan dan meluruskan fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
Masyarakat yang memiliki bukti atau informasi tambahan dapat menyampaikannya melalui saluran pengaduan resmi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di nomor (0341) 1112537 pada jam kerja.
Kini publik menunggu hasil klarifikasi tersebut.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar persoalan angka Rp4,9 juta, melainkan kepastian bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibayangi tekanan biaya yang tidak jelas dasar dan mekanismenya.