Warga Geruduk Kantor Desa Bakalan Pasuruan, Desak Sekdes Mundur! Bendahara Resmi Ajukan Pengunduran Diri
Pasuruan,Kabar99news.com,– Gejolak di lingkungan Pemerintah Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, memuncak pada Rabu malam (11/11/2026). Sejumlah warga mendatangi Kantor Desa Bakalan untuk menyampaikan protes sekaligus mendesak Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa mundur dari jabatan masing-masing.
Aksi tersebut menjadi puncak kekecewaan masyarakat yang selama ini menyoroti buruknya kinerja kedua perangkat desa tersebut. Aspirasi yang sebelumnya ramai diperbincangkan warga akhirnya disampaikan secara langsung melalui aksi mendatangi kantor desa.
Tokoh masyarakat Desa Bakalan, M. Samsul Huda, menegaskan bahwa kedatangan warga bukan tanpa alasan. Menurutnya, masyarakat sudah lama memendam kekecewaan terhadap kinerja Sekdes dan Bendahara Desa.
“Ini merupakan keinginan warga yang selama ini mereka pendam. Kemarahan masyarakat bukan tanpa alasan. Warga menilai kinerja mereka selama ini sangat buruk sehingga akhirnya memilih menyampaikan tuntutan secara langsung,” ungkap Samsul Huda dengan nada geram, Rabu malam (11/11/2026).
Melihat besarnya gelombang aspirasi masyarakat, Kepala Desa Bakalan, Akhmad Abdulloh, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah unsur perangkat desa langsung mengambil langkah dengan menggelar rapat internal.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar atas tuntutan warga sekaligus mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan desa.
Kepala Desa Bakalan Akhmad Abdulloh menjelaskan, pihaknya bersama jajaran pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat berupaya mengakomodasi aspirasi yang disampaikan warga.
“Saya bersama jajaran perangkat desa, unsur desa, dan tokoh masyarakat mengadakan rapat internal untuk mengambil langkah atau kebijakan dalam mengakomodasi desakan kuat dari aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Dua Keputusan Penting Jadi Hasil Pertemuan
Dari hasil pembahasan bersama, muncul dua keputusan penting yang menjadi perhatian dalam penyelesaian polemik di Desa Bakalan.
Pertama, masyarakat secara tegas meminta Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Bakalan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam kesepakatan tersebut, warga menghendaki penyelesaian melalui pengunduran diri, bukan pemindahan atau mutasi jabatan. Desakan itu didasarkan pada penilaian masyarakat bahwa yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas sebagai perangkat desa.
Kedua, terkait posisi Bendahara Desa, Kepala Desa dan BPD telah menerima penyampaian pengunduran diri Rofiatul Khikmah.
Pengunduran diri tersebut sebelumnya disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp. Meski demikian, pihak pemerintah desa meminta agar pemberitahuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan surat pengunduran diri tertulis sebagai dokumen administrasi resmi.
Kesepakatan Ditandatangani, Kondusivitas Desa Jadi Prioritas
Kesepakatan penyelesaian persoalan tersebut dituangkan dalam surat bersama yang ditandatangani Kepala Desa Bakalan Akhmad Abdulloh, unsur BPD, serta perwakilan masyarakat, yakni M. Samsul Huda dan Faisol.
Proses penandatanganan turut disaksikan Acmad Ridwan dan M. Daud.
Kesepakatan ini menjadi langkah yang ditempuh pemerintah desa bersama masyarakat untuk meredam ketegangan sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Namun, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketika ketidakpuasan warga sudah berujung pada aksi mendatangi kantor desa, maka aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius, terbuka, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat tentu berharap polemik ini tidak berhenti sebatas penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan penyelesaian yang jelas demi perbaikan tata kelola pemerintahan Desa Bakalan ke depan.(Adf)