DANA BOS SMAN 3 BOJONEGORO CAPAI Rp1,4 MILIAR! WALI MURID DIDUGA DIMINTAI SUMBANGAN PEMBANGUNAN Rp1,5 JUTA, UNTUK APA?

Bojonegoro,Kabar99news.com,– Anggaran pendidikan yang mencapai miliaran rupiah semestinya menjadi instrumen untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Namun, muncul pertanyaan dari wali murid SMAN 3 Bojonegoro terkait dugaan permintaan sumbangan pembangunan yang nilainya mencapai Rp1,5 juta dan Rp1,25 juta.

Informasi yang diterima kabar99news menyebutkan, pihak sekolah diduga mengumpulkan wali murid saat momentum pengambilan rapor. Dalam pertemuan tersebut, muncul informasi mengenai sumbangan pembangunan dengan nominal berbeda, yakni Rp1.500.000 dan Rp1.250.000.

Bahkan, wali murid disebut-sebut diminta membuat surat pernyataan terkait sumbangan tersebut.

Informasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah sumbangan tersebut benar-benar bersifat sukarela, atau justru menjadi beban yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa?

DANA BOS 2026 CAPAI Rp1,4 MILIAR

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, SMAN 3 Bojonegoro tercatat memiliki:

Nama sekolah: SMAN 3 Bojonegoro
NPSN: 20504479
Jumlah peserta didik: 892 siswa
Alokasi Dana BOS 2026: Rp1.418.280.000

Dengan jumlah 892 peserta didik dan alokasi BOS lebih dari Rp1,4 miliar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendidikan tersebut.

JIKA SUMBANGAN Rp1,5 JUTA DIKALIKAN 892 SISWA, BERAPA NILAINYA?

Apabila nominal Rp1.500.000 tersebut benar-benar diminta kepada seluruh 892 wali murid, potensi total dana yang terkumpul mencapai:

Rp1.500.000 x 892 siswa = Rp1.338.000.000.

Sementara jika menggunakan nominal Rp1.250.000:

Rp1.250.000 x 892 siswa = Rp1.115.000.000.

Angka tersebut merupakan simulasi perhitungan apabila seluruh wali murid dikenai nominal yang sama, bukan jumlah dana yang telah terbukti terkumpul.

Jika benar diberlakukan kepada seluruh siswa, nilainya tentu sangat besar dan layak mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak sekolah.

SUMBANGAN SUKARELA ATAU BEBAN TERSEMBUNYI?

Persoalan sumbangan pendidikan bukan semata-mata soal besar atau kecilnya nominal. Hal paling penting adalah memastikan tidak ada unsur pemaksaan, tekanan, maupun konsekuensi bagi wali murid yang tidak mampu memberikan sumbangan.

Masyarakat juga berhak mengetahui apakah rencana pembangunan tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran sekolah, bagaimana sumber pembiayaannya, serta apa urgensi pembangunan yang membutuhkan dukungan dana dari orang tua siswa.

Apalagi, Dana BOS merupakan anggaran negara yang penggunaannya harus direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan.

Jika memang ada kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai melalui anggaran sekolah, mekanisme penggalangan sumbangan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh berubah menjadi pungutan wajib.

DINAS PENDIDIKAN JATIM JANGAN TUTUP MATA!

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, khususnya Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, perlu memberikan perhatian terhadap informasi tersebut.

Klarifikasi diperlukan untuk memastikan:

Benarkah SMAN 3 Bojonegoro meminta sumbangan pembangunan Rp1.500.000 dan Rp1.250.000 kepada wali murid?
Mengapa wali murid disebut diminta membuat surat pernyataan?
Apakah sumbangan tersebut benar-benar sukarela dan tanpa konsekuensi bagi yang tidak mampu?
Apa dasar perencanaan dan rincian kebutuhan pembangunan sekolah?
Bagaimana penggunaan Dana BOS 2026 sebesar Rp1.418.280.000?

INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMAN 3 Bojonegoro maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar persoalan ini menjadi terang.

Jangan sampai anggaran pendidikan miliaran rupiah justru menyisakan tanda tanya bagi wali murid. Pendidikan seharusnya meringankan beban masyarakat, bukan menambah kekhawatiran orang tua setiap kali anak mengambil rapor.

Transparansi anggaran sekolah adalah hak publik. Wali murid berhak bertanya, sekolah berkewajiban memberikan penjelasan!

(Adf)