Dugaan SPP Berkedok Uang Komite di SMKN 1 Sidoarjo Disorot, Wali Murid Mengaku Ijazah Tertahan Akibat Tunggakan

Sidoarjo,Kabar99news.com,– Dugaan praktik pungutan biaya pendidikan di SMKN 1 Sidoarjo mulai menjadi sorotan setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan terkait pembayaran yang disebut sebagai uang komite, tetapi diduga memiliki mekanisme seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan.

Aduan tersebut disampaikan wali murid berinisial P. Ia mengaku pernah dipanggil bersama beberapa siswa lainnya oleh wali kelas dengan alasan ada keperluan sekolah. Namun, ketika berada di ruang bengkel, mereka justru diminta membayar sejumlah biaya pendidikan.

Menurut pengakuan P, terdapat tagihan sebesar Rp230 ribu yang disebut sebagai SPP serta uang gedung senilai Rp2 juta lebih.

” Saya dan beberapa teman dipanggil wali kelas. Katanya ada keperluan sebentar. Saat itu di ruang bengkel, saya diminta membayar uang SPP sebesar Rp230 ribu dan uang gedung sekitar Rp2 juta lebih,” ungkapnya.

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata besaran nominal pembayaran, melainkan kejelasan dasar penarikan, mekanisme penetapan, serta transparansi penggunaan dana yang disebut sebagai uang komite tersebut.

DALIH UANG KOMITE, TETAPI ADA TAGIHAN BULANAN?

Keluhan lain datang dari wali murid yang menceritakan pengalamannya sekitar tiga tahun lalu ketika anaknya mulai bersekolah di SMKN 1 Sidoarjo.

Dalam keterangannya, wali murid tersebut mengaku awalnya hanya mendapatkan informasi mengenai biaya seragam. Namun, setelah kegiatan belajar berjalan sekitar dua bulan, sekolah mengadakan rapat yang disebut membahas visi, misi, dan program sekolah.

Menurut pengakuannya, dalam rapat tersebut muncul permintaan sumbangan dengan nominal uang gedung berkisar Rp1 juta hingga Rp3 juta serta sumbangan bulanan sekitar Rp100 ribu sampai Rp300 ribu.

Wali murid menyebut nominal tersebut dituangkan dalam angket yang harus diisi dan ditandatangani. Ia juga mengaku tidak diperbolehkan mengambil foto maupun video saat proses tersebut berlangsung.

Pada akhirnya, wali murid itu mengaku menyepakati pembayaran Rp150 ribu per bulan dan uang gedung Rp2 juta yang diangsur hingga kelas satu selesai.

Namun, persoalan kembali muncul ketika anaknya memasuki kelas dua hingga kelas tiga. Ia mengaku tidak lagi membayar tagihan bulanan dan kemudian mendapatkan pengingat pembayaran dari bendahara sekolah melalui grup komunikasi.

IJAZAH DIDUGA BELUM BISA DIAMBIL KARENA TUNGGAKAN

Persoalan semakin serius ketika anaknya menjelang kelulusan. Wali murid tersebut mengaku dipanggil pihak sekolah karena masih memiliki tunggakan pembayaran.

Ia menyebut saat itu ijazah belum dapat diambil sebelum kewajiban pembayaran diselesaikan.

Untuk mendapatkan ijazah yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dokumen keberangkatan anaknya mengikuti program magang ke Jepang, wali murid tersebut mengaku akhirnya membuat kesepakatan pembayaran secara mencicil dengan pihak sekolah.

Bahkan, menurut pengakuannya, hingga kini masih terdapat kekurangan pembayaran sekitar Rp1 juta.

Jika pengakuan ini benar, persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius. Ijazah merupakan dokumen penting bagi masa depan peserta didik. Persoalan tunggakan biaya pendidikan tidak semestinya membuat hak peserta didik atas dokumen kelulusannya terabaikan.

SEKOLAH HARUS TERBUKA, JANGAN ADA RUANG ABU-ABU

Dugaan pungutan yang disebut sebagai uang komite tetapi dibebankan secara bulanan perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah benar merupakan sumbangan sukarela? Bagaimana proses kesepakatannya? Apakah wali murid memiliki kebebasan menolak tanpa konsekuensi terhadap pelayanan pendidikan maupun hak peserta didik?

Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat dasar kesepakatan komite, transparansi pengelolaan dana, serta mekanisme pengaduan bagi wali murid yang merasa keberatan.

Pihak SMKN 1 Sidoarjo perlu memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan terkait juga patut melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam mekanisme penarikan sumbangan maupun dugaan penghambatan penyerahan ijazah.

Jangan sampai istilah sumbangan atau uang komite hanya menjadi istilah administratif, sementara wali murid merasa terbebani oleh tagihan yang seolah-olah wajib dibayar.

Pendidikan seharusnya membuka jalan masa depan generasi muda, bukan justru menyisakan persoalan biaya yang menghambat hak siswa.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan masih perlu dimintakan untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi.(Adf)