Surat Diabaikan, Emosi Pemuda Meledak: GM-FKPPI Semprot Keras Pemkot Pasuruan Soal Nasib Atlet Berprestasi
Pasuruan,Kabar99news.com,– Gelombang kemarahan mulai mengguncang ruang publik Kota Pasuruan. Sejumlah aktivis dan tokoh pemuda menilai Pemerintah Kota Pasuruan terlalu lama bungkam terhadap persoalan hak atlet berprestasi. Setelah tiga pekan surat audiensi pertama tidak mendapat respons yang jelas, GM-FKPPI Kota Pasuruan bersama sejumlah tokoh pemuda akhirnya mengirimkan surat audiensi kedua yang disertai teguran keras kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut bukan sekadar formalitas. Surat itu juga ditembuskan ke Kapolres Pasuruan Kota melalui Kasat Intelkam sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penyampaian aspirasi masyarakat yang dinilai mulai menemui jalan buntu.Selasa (07/04/2026)
Para aktivis menilai sikap diam pemerintah selama berminggu-minggu telah menimbulkan kecurigaan publik. Mereka menilai ada persoalan serius yang tidak dijelaskan secara terbuka, terutama terkait hak atlet yang disebut-sebut belum diterima secara penuh.
Tokoh pemuda Kota Pasuruan, Toga Thomas, menyebut sikap lamban pemerintah mencerminkan pengabaian terhadap suara rakyat. Ia bahkan menyindir keras perilaku sebagian pejabat yang dianggap hanya hadir secara simbolik tanpa memberikan solusi nyata.
“Jangan sampai pejabat hanya menjalankan pola ‘3D’: datang, duduk, diam, lalu selesai tanpa hasil. Rakyat butuh jawaban, bukan sikap bungkam,” ujar Toga Thomas dengan nada tegas saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Nada kritik yang sama juga dilontarkan Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H. Ia menuntut agar audiensi yang rencananya digelar di DPRD Kota Pasuruan tidak berubah menjadi forum formalitas belaka. Menurutnya, ada tiga pihak yang wajib hadir karena memegang kendali kebijakan olahraga di daerah.
Ketiganya adalah Wali Kota Pasuruan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Ketua KONI Kota Pasuruan.
Ayi menegaskan audiensi tidak akan berarti apa-apa jika para pengambil keputusan justru absen.
“Kalau Wali Kota dan Kadispora tidak hadir, itu sama saja menutup telinga dari aspirasi rakyat. Jika tidak mampu mengurus kepentingan pemuda dan atlet berprestasi, sebaiknya bersikap gentleman dan mundur,” kata Ayi dengan nada keras.
Persoalan yang memicu polemik ini berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan pembayaran bonus atau sisa anggaran bagi atlet yang telah membawa nama baik Kota Pasuruan di berbagai ajang olahraga.
Sejumlah atlet disebut baru menerima sebagian hak mereka. Sementara sisanya disebut masih menunggu proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Alasan tersebut dinilai para aktivis sebagai dalih birokrasi yang terlalu lambat dan tidak transparan.
Menurut GM-FKPPI, kondisi ini sangat ironis. Atlet yang telah mengharumkan nama daerah justru harus menunggu kepastian haknya tanpa kejelasan waktu.
“Pemuda punya peran besar dalam sejarah bangsa. Sangat menyedihkan jika atlet yang sudah berjuang keras justru diperlakukan seolah-olah harus meminta-minta haknya sendiri,” tegas Ayi.
Situasi ini membuat suasana politik lokal mulai memanas. GM-FKPPI memberi sinyal tidak akan tinggal diam jika audiensi kedua kembali berakhir tanpa kejelasan.
Mereka bahkan membuka kemungkinan menggerakkan massa dalam jumlah lebih besar sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Bagi para aktivis, masalah ini bukan sekadar soal angka dalam anggaran, tetapi menyangkut penghargaan terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Kota Pasuruan. Jika pemerintah terus menunda kejelasan, mereka menilai kepercayaan publik terhadap birokrasi bisa ikut runtuh.(Adf)