SMKN Tutur Terima Dana BOS Rp1,52 Miliar, Uang Gedung Rp1,55 Juta per Siswa Disorot: 929 Siswa, Potensi Pembayaran Capai Rp1,43 Miliar

Pasuruan,Kabar99news.com,– Pengelolaan biaya pendidikan di SMK Negeri Tutur, Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian setelah sejumlah wali murid mengeluhkan pembayaran uang gedung sebesar Rp1.550.000 per siswa. Sorotan semakin menguat karena wali murid mengaku tidak mendapatkan kuitansi atau bukti resmi pembayaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026 tentang alokasi Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2026, SMKN Tutur dengan NPSN 20519146 tercatat memiliki 929 peserta didik dan memperoleh alokasi Dana BOS sebesar Rp1.523.560.000.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan wali murid, terdapat pembayaran uang gedung sebesar Rp1.550.000 per siswa.

Jika nominal tersebut dikalikan dengan 929 siswa, muncul angka simulasi mencapai Rp1.439.950.000 atau hampir Rp1,44 miliar.

Perlu ditegaskan, angka tersebut merupakan simulasi apabila seluruh siswa membayar nominal yang sama, bukan jumlah penerimaan yang telah terverifikasi.

Tak hanya uang gedung, wali murid juga mengeluhkan pembelian seragam sekolah satu paket lengkap yang diperkirakan mencapai Rp2 juta. Mereka mengaku tidak menerima kuitansi pembayaran.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penarikan biaya, sifat pembayaran, mekanisme pengelolaan, hingga pertanggungjawaban dana yang dihimpun dari orang tua siswa.

Kepala SMKN Tutur diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan uang gedung, apakah bersifat wajib atau sukarela, serta alasan tidak adanya bukti pembayaran sebagaimana dikeluhkan wali murid.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan terkait juga diharapkan melakukan klarifikasi dan pengawasan.

Dana BOS miliaran rupiah harus dikelola secara transparan. Begitu pula setiap uang yang dibayarkan wali murid harus memiliki kejelasan dasar, penerimaan, dan pertanggungjawaban.

Media Kabar99news membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMKN Tutur, komite sekolah, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.(Adf)