Catut Nama Kapolresta Raup Rp250 Juta, PNS Dijebak Modus Ban Bocor! Polresta Sidoarjo Bongkar Empat Kasus Sekaligus

C86d07b5 15fa 459d a05d 26738c4f1d95

Sidoarjo,Kabar99news.com,– Beragam modus kejahatan kembali terbongkar di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, jajaran Polresta Sidoarjo mengungkap empat perkara tindak pidana sekaligus, mulai dari penipuan dengan mencatut nama Kapolresta, pencurian bermodus ban bocor, praktik pengoplosan LPG bersubsidi, hingga penyalahgunaan BBM jenis Pertalite.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra, S.H., S.I.K., M.Si., menyebut keberhasilan ini merupakan hasil penyelidikan dan kerja jajaran Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Dari empat perkara tersebut, dua kasus pencurian dan penipuan menjadi perhatian karena nilai kerugian korbannya mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam kasus penipuan, korban mengalami kerugian sekitar Rp240 juta hingga Rp250 juta. Sementara pencurian dengan modus ban bocor menyebabkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) kehilangan uang tunai sebesar Rp160 juta.

**CATUT NAMA KAPOLRESTA, ANGGOTA POLISI JADI KORBAN**

Kasus pertama memperlihatkan bagaimana identitas pejabat kepolisian diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi penipuan.

Ironisnya, korban berinisial SR (40) justru merupakan anggota Polresta Sidoarjo sendiri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (15/10/2026) di Bank Muamalat KCP Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo Kota.

Pelaku menghubungi korban dengan mengaku sebagai Kapolresta Sidoarjo. Momentum pergantian pimpinan dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan korban.

Dengan berbagai alasan, pelaku mengaku membutuhkan dana untuk kegiatan di Polda Jawa Timur. Pelaku juga berdalih sedang mengurus koordinasi pemindahan gaji serta memiliki cek BNI yang belum bisa dicairkan.

Korban kemudian diarahkan melakukan transfer uang terlebih dahulu. Dalam tiga kali transaksi, uang sekitar Rp240 juta hingga Rp250 juta berpindah ke tangan pelaku.

Tidak berhenti di situ, pelaku juga meminta korban menghapus percakapan dengan alasan komunikasi tersebut bersifat rahasia.

Hasil penyelidikan mengantarkan polisi kepada tiga tersangka berinisial S (52), A (34), dan S (52). Mereka diamankan dari wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi.

Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya tiga lembar slip setoran Bank Muamalat, satu unit handphone Vivo, mobil Honda HR-V bernomor polisi B 65 KM, serta tangkapan layar percakapan korban dengan pelaku.

Kapolresta Sidoarjo mengingatkan masyarakat maupun anggota kepolisian agar tidak langsung percaya apabila menerima permintaan transfer uang yang mengatasnamakan pimpinan.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam jaringan penipuan tersebut.

**MODUS BAN BOCOR, UANG RP160 JUTA DIGONDOL SAAT KORBAN LENGAH**

Belum selesai dengan kasus penipuan, polisi juga membongkar komplotan pencurian yang menggunakan modus ban bocor untuk menguras barang berharga milik korbannya.

Kali ini, seorang PNS berinisial RS (60), warga Sidoarjo, harus kehilangan tas ransel berisi uang tunai Rp160 juta.

Aksi tersebut terjadi Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB, di depan Kantor BPBD Sidoarjo, Jalan Pahlawan Nomor 56.

Sebelum kejadian, korban diketahui baru saja melintas dari Bank BRI kawasan Alun-Alun Sidoarjo menuju Kantor BPBD.

Di tengah perjalanan, korban mendengar suara mencurigakan dari kendaraannya. Setelah mengetahui ban mobil kempes, korban turun untuk melakukan pemeriksaan.

Namun, ketika perhatian korban tertuju pada kondisi ban, pelaku diduga memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil tas berisi uang Rp160 juta dari dalam mobil.

Penyelidikan polisi mengungkap bahwa aksi tersebut bukan dilakukan secara spontan. Para pelaku diduga memiliki pembagian tugas yang terorganisasi.

Sebagian anggota bertugas mengamati nasabah yang menarik uang tunai dalam jumlah besar di bank. Setelah menentukan sasaran, anggota lainnya membuntuti kendaraan korban.

Ban kendaraan kemudian dibuat bocor agar korban terpaksa berhenti. Saat korban sibuk memeriksa kendaraan, pelaku lain mengambil barang berharga dari dalam mobil.

Polisi mengidentifikasi tujuh orang yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Enam orang berhasil diamankan di dalam Bus Rosalia ketika kelompok itu hendak menuju Palembang. Sementara satu orang lainnya masih berstatus DPO.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian, helm, sepatu, alat pemecah kaca, sepeda motor Suzuki Satria FU, Honda Beat, tiket Bus Rosalia, hingga sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp77,3 juta.

Polisi menyebut tindakan tegas dan terukur dilakukan saat penangkapan karena para pelaku melakukan perlawanan.

Atas perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disampaikan kepolisian, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda kategori V.

**LPG 3 KG DIOPLOS, SUBSIDI YANG SEHARUSNYA UNTUK RAKYAT DIDUGA DIJADIKAN LADANG KEUNTUNGAN**

Praktik penyalahgunaan barang bersubsidi juga menjadi sasaran pengungkapan berikutnya.

Polisi mengamankan tiga tersangka berinisial TDP, TGL, dan MR yang diduga menjalankan praktik pemindahan isi LPG 3 kilogram ke tabung LPG 12 kilogram berbagai merek.

Modusnya, para tersangka membeli atau mengangkut LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, kemudian memindahkan isinya menggunakan regulator ke tabung berukuran lebih besar.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kegiatan tersebut diduga sudah berlangsung selama kurang lebih enam bulan.

Praktik ini menjadi persoalan serius karena LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang peruntukannya telah diatur pemerintah untuk masyarakat yang berhak.

Apabila penyalahgunaan tersebut terus berlangsung, distribusi LPG bersubsidi berpotensi terganggu dan masyarakat yang membutuhkan bisa ikut terdampak.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

**PERTALITE SUBSIDI DIJUAL KEMBALI, SEHARI BISA CAPAI 100 LITER**

Kasus keempat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial MY (53), warga Desa Kebakalan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Tersangka diduga membeli Pertalite menggunakan jeriken dari SPBU yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. BBM tersebut kemudian dijual kembali secara eceran.

Dalam sehari, aktivitas tersebut disebut mampu mencapai 100 liter dengan keuntungan sekitar Rp2.000 untuk setiap liternya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita empat jeriken, 101 botol bekas air mineral, satu selang, serta satu lembar barcode.

Kepada penyidik, tersangka mengaku melakukan aktivitas tersebut karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan sehari-harinya diketahui sebagai pengumpul barang rongsok.

Meski demikian, alasan ekonomi tidak menghilangkan konsekuensi hukum apabila terbukti melakukan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi.

Tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar.

**KAPOLRESTA MINTA MASYARAKAT LEBIH WASPADA**

Terungkapnya empat perkara tersebut menjadi peringatan bahwa modus kejahatan semakin beragam. Pelaku tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga memanfaatkan kepercayaan terhadap pejabat, kelengahan nasabah bank, hingga celah distribusi energi bersubsidi.

Kapolresta Sidoarjo mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada seseorang yang mengaku sebagai pejabat atau pimpinan instansi, terlebih jika disertai permintaan pengiriman uang.

Masyarakat diminta melakukan konfirmasi langsung melalui jalur komunikasi resmi sebelum mengambil tindakan apa pun.

Bagi nasabah yang membawa uang tunai dalam jumlah besar, kepolisian juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan tidak ragu meminta pengawalan polisi.

Sementara itu, masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan LPG maupun BBM bersubsidi diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

Pengungkapan empat kasus ini sekaligus menjadi pekerjaan lanjutan bagi kepolisian untuk menuntaskan pengembangan perkara, memburu pelaku yang masih buron, serta menelusuri kemungkinan adanya korban maupun jaringan lain.

Sebab, kejahatan tidak cukup hanya diungkap. Jaringannya harus ditelusuri dan hak-hak korban harus menjadi perhatian.(Adf)

Leave a Reply