Dana BOS Rp2,17 Miliar di SMAN 1 Kedungpring Disorot! Wali Murid Mengaku Bayar Rp12 Juta, Uang Gedung Tanpa Kuitansi?

Ef681f2b f044 4eff a554 da25fea5725e

Lamongan,Kabar99news.com, – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Kedungpring, Kabupaten Lamongan, kini menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, seorang wali murid mengaku harus mengeluarkan uang hingga Rp12 juta selama tiga tahun anaknya menempuh pendidikan di sekolah negeri tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, biaya yang disebut sebagai uang gedung itu dipungut tanpa disertai kuitansi pembayaran. Pengakuan tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi pembiayaan pendidikan, mekanisme pengumpulan dana, hingga pertanggungjawaban uang yang dibayarkan wali murid.

Sorotan ini semakin menguat setelah data alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026 menunjukkan SMAN 1 Kedungpring memiliki alokasi anggaran sebesar Rp2.173.500.000 atau lebih dari Rp2,17 miliar.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026, sekolah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20506325 tersebut tercatat memiliki 1.242 peserta didik.

Besarnya alokasi anggaran itu tentu menghadirkan pertanyaan yang patut dijawab pihak sekolah: bagaimana sistem pembiayaan pendidikan diterapkan, dan apa dasar penarikan biaya yang dikeluhkan wali murid?

Tiga Tahun Sekolah, Rp12 Juta Keluar dari Kantong Orang Tua

Seorang wali murid mengungkapkan bahwa selama anaknya bersekolah mulai kelas X hingga kelas XII, dirinya diminta membayar biaya yang disebut sebagai uang gedung.

“Saya menyekolahkan anak saya dari kelas 1 sampai kelas 3 dikenai biaya Rp12 juta. Jadi rata-rata satu tahun Rp4 juta. Katanya untuk uang gedung, tetapi setiap membayar tidak pernah diberi kuitansi,” ungkapnya.

Pengakuan ini bukan persoalan sepele. Sebab, tanpa bukti pembayaran, wali murid berpotensi kesulitan menelusuri pencatatan dan pertanggungjawaban dana yang telah disetorkan.

Pertanyaan mendasarnya, siapa yang menetapkan biaya tersebut? Apakah ada keputusan resmi? Siapa yang menerima pembayaran? Ke mana uang itu dialokasikan?

Jika memang merupakan sumbangan, bagaimana mekanisme penetapannya dan apakah benar-benar tidak bersifat wajib?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan yang belum terverifikasi.

Infak Saat Pengambilan Rapor Ikut Disorot

Keluhan wali murid tidak berhenti pada persoalan uang gedung.

Ia juga menyampaikan adanya infak ketika pengambilan rapor. Menurut keterangannya, infak tersebut disebut bersifat seikhlasnya, dengan nominal yang bervariasi antara Rp20 ribu hingga Rp50 ribu setiap pengambilan rapor.

Selain itu, ketika terdapat kegiatan kunjungan kampus, biaya kegiatan disebut harus ditanggung sendiri oleh peserta didik.

Kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai keseluruhan komponen pembiayaan yang harus ditanggung orang tua selama anak mengikuti pendidikan.

Apakah seluruh biaya telah disampaikan secara transparan sejak awal tahun ajaran? Apakah terdapat rincian tertulis mengenai tujuan dan penggunaan setiap kontribusi?

Jangan sampai istilah sumbangan, uang gedung, maupun infak justru menimbulkan kebingungan apabila mekanisme dan sifat pembayarannya tidak dijelaskan secara terbuka.

BOS Miliaran, Transparansi Jangan Sekadar di Atas Kertas

Alokasi BOS sebesar Rp2,173 miliar untuk tahun anggaran 2026 merupakan angka yang tidak kecil.

Dengan jumlah 1.242 peserta didik, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa angka Rp12 juta merupakan pengakuan satu wali murid selama tiga tahun, bukan bukti bahwa seluruh siswa dikenai biaya yang sama.

Demikian pula, alokasi BOS tahun 2026 tidak bisa serta-merta dibandingkan langsung dengan pembayaran yang dilakukan selama tiga tahun ajaran sebelumnya.

Meski demikian, persoalan ini tetap layak mendapatkan pemeriksaan, terutama untuk memastikan tidak ada pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan.

Sebab, sekolah negeri memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran negara maupun kontribusi yang berasal dari wali murid.

Cabang Dinas Pendidikan Jangan Tutup Mata

Persoalan ini perlu menjadi perhatian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Lamongan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pemeriksaan dan klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar:

1. Apa dasar penetapan biaya yang disebut sebagai uang gedung sebesar total Rp12 juta tersebut?
2. Apakah pembayaran bersifat sukarela atau terdapat kewajiban bagi wali murid?
3. Mengapa wali murid mengaku tidak menerima kuitansi pembayaran?
4. Siapa pihak yang menerima dan mengelola dana tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pencatatan serta pertanggungjawaban penggunaannya?
6. Apakah seluruh pembiayaan pendidikan telah disampaikan secara transparan kepada wali murid?

Jika memang seluruh mekanisme telah berjalan sesuai aturan, pihak sekolah tentu memiliki kesempatan untuk menjelaskannya dengan disertai dokumen pendukung.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, instansi terkait perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Penjelasan

Pendidikan merupakan hak masyarakat. Jangan sampai orang tua yang sudah berjuang membiayai kebutuhan hidup justru dibebani persoalan pembiayaan sekolah yang tidak memiliki kejelasan.

Dana BOS yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Sementara setiap sumbangan masyarakat harus memiliki mekanisme yang jelas serta tidak boleh disalahartikan sebagai kewajiban apabila ketentuannya bersifat sukarela.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMAN 1 Kedungpring, komite sekolah, maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Lamongan.

Hingga berita ini diterbitkan, pengakuan wali murid tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Satu hal yang patut menjadi perhatian: ketika orang tua mengaku telah mengeluarkan Rp12 juta selama tiga tahun, sementara sekolah tercatat menerima alokasi BOS miliaran rupiah pada 2026, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.(Red)

Leave a Reply