Dana BOS RP2,2 Miliar SMA NEGERI 3 Lamongan Disorot! Diduga Ada Ancaman Tak Boleh Ikut Ujian Jika Belum Bayar Sumbangan Rp. 1 Juta

LAMONGAN,Kabar99news.com,– Dugaan pungutan berkedok sumbangan di lingkungan sekolah negeri kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari seorang wali murid SMA Negeri 3 Lamongan yang mengaku keberatan dengan permintaan pembayaran sumbangan hingga Rp1 juta.

Wali murid tersebut mengungkapkan bahwa anaknya diminta membayar sumbangan dengan nominal yang disebut bervariasi, berdasarkan kesepakatan dalam rapat wali murid.

Namun, persoalan muncul ketika pembayaran belum dilunasi. Menurut pengakuannya, anaknya terus ditagih dan bahkan disebut terancam tidak diperbolehkan mengikuti ujian apabila belum menyelesaikan pembayaran.

“Anak saya bayar Rp1 juta. Sudah bayar Rp500 ribu, masih kurang Rp500 ribu dan terus ditagih. Bahkan kemarin kalau tidak bayar, katanya tidak bisa ikut ujian,” ungkap wali murid tersebut kepada redaksi.

Ia mengaku anaknya merasa takut dengan kondisi tersebut hingga akhirnya berusaha mencari pinjaman agar kekurangan pembayaran bisa dilunasi.

Wali murid itu juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung proses rapat karena sedang merantau ke Lampung Selatan. Dalam rapat tersebut, menurut keterangannya, pihak keluarga yang menghadiri adalah tante dari anaknya.

“Saya tidak diberi tahu karena sedang merantau ke Lampung Selatan. Yang ikut rapat tante anak saya,” jelasnya.

NOMINAL SUMBANGAN DISEBUT BERVARIASI, WALI MURID MERASA TERTEKAN

Menurut pengakuan wali murid, nominal sumbangan yang diminta tidak sama antara satu siswa dengan siswa lainnya.

Ia menyebut terdapat orang tua yang merasa keberatan, tetapi akhirnya memilih membayar karena khawatir anak mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan sekolah.

“Banyak orang tua wali murid keberatan. Tetapi takut anaknya dimusuhi guru, akhirnya bayar juga. Seperti yang saya alami, tidak mau memperpanjang masalah. Demi anak saya bisa sekolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, wali murid tersebut mengaku tidak menerima nota atau kuitansi atas pembayaran yang dilakukan.

Ia juga menyebut pembayaran dilakukan melalui bagian Tata Usaha (TU) sekolah.

“Semua memang tidak ada nota. Bayarnya di TU sekolah,” ungkapnya.

Seluruh keterangan tersebut merupakan pengakuan wali murid yang masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak sekolah.

DANA BOS SMA NEGERI 3 LAMONGAN CAPAI Rp2,2 MILIAR

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 tentang satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi Dana BOSP Tahun Anggaran 2026, SMA Negeri 3 Lamongan dengan NPSN 20549024 tercatat memiliki 1.261 peserta didik.

Dalam data tersebut, sekolah ini memperoleh alokasi Dana BOS sebesar Rp2.206.750.000.

Besarnya alokasi bantuan pemerintah tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keterbukaan pengelolaan anggaran pendidikan.

Publik berhak mengetahui bagaimana dana BOS digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah serta bagaimana mekanisme apabila terdapat partisipasi pembiayaan dari masyarakat.

Sumbangan pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak boleh menjadi persyaratan yang menghambat hak siswa mendapatkan layanan pendidikan.

BENARKAH SISWA TERANCAM TIDAK BOLEH IKUT UJIAN?

Jika benar terdapat penyampaian bahwa siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum melunasi sumbangan, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tidak semestinya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi permintaan pembayaran yang status dan dasar hukumnya belum jelas.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat diharapkan melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan pihak sekolah antara lain:

Apa dasar penetapan sumbangan hingga Rp1 juta per siswa?
Mengapa nominal pembayaran disebut berbeda-beda?
Apakah pembayaran benar dilakukan melalui bagian TU sekolah?
Mengapa wali murid mengaku tidak mendapatkan kuitansi?
Benarkah ada penyampaian bahwa siswa tidak bisa mengikuti ujian jika belum melunasi pembayaran?
Apakah siswa yang belum membayar tetap mendapatkan hak pendidikan dan mengikuti ujian?

Kabar99news embuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMA Negeri 3 Lamongan, komite sekolah, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Jangan sampai istilah sumbangan justru menimbulkan ketakutan bagi orang tua dan peserta didik.

Pendidikan adalah hak siswa. Transparansi penggunaan anggaran dan pembiayaan sekolah merupakan tanggung jawab yang harus dijelaskan kepada masyarakat.(Adf)