SMAN 4 Surabaya Disorot: Iuran Rp1 Juta, Seragam Rp2 Juta Tanpa Kuitansi, Dana BOS Rp1,7 Miliar Dipertanyakan

Surabaya,Kabar99news.com, – Pengelolaan biaya pendidikan di SMA Negeri 4 Surabaya menjadi perhatian publik. Sejumlah wali murid dikabarkan mengeluhkan berbagai pembayaran yang disebut harus dikeluarkan selama anak mereka menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Keluhan itu mencakup dugaan iuran tahunan sebesar Rp1 juta, pembayaran rutin Rp30 ribu setiap bulan, pembelian kain seragam yang mencapai Rp2 juta, hingga biaya kegiatan study tour ke luar kota.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul pengakuan wali murid yang menyebut pembelian kain seragam senilai Rp2 juta tidak disertai kuitansi atau bukti pembayaran resmi.

“Gak ada bukti karena kan gak ada kuitansi. Teman saya dua orang anaknya sekolah di sana, beli kain seragam Rp2 juta tanpa kuitansi. Kan lucu,” ungkap salah seorang sumber kepada redaksi.

Iuran Rutin Wali Murid Perlu Penjelasan

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan adanya pembayaran tahunan sebesar Rp1 juta dan iuran bulanan Rp30 ribu.

Jika informasi tersebut benar, pihak sekolah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai dasar penetapan nominal, mekanisme penghimpunan, pihak yang bertanggung jawab, serta peruntukan dana tersebut.

Sebab, setiap pembayaran yang melibatkan wali murid harus memiliki kejelasan administrasi dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya kewajiban yang tidak memiliki dasar.

Terlebih, ketiadaan bukti pembayaran sebagaimana dikeluhkan sumber berpotensi menyulitkan wali murid ketika membutuhkan pertanggungjawaban administrasi.

Study Tour Yogyakarta dan Bali Ikut Dipertanyakan

Tidak hanya iuran rutin dan seragam, kegiatan study tour juga menjadi bagian dari keluhan.

Sumber menyebut biaya perjalanan ke Yogyakarta mencapai Rp1.250.000 per siswa. Bahkan, terdapat informasi mengenai pembayaran hingga Rp2,5 juta untuk kegiatan study tour ke Bali.

Publik tentu membutuhkan kejelasan apakah kegiatan tersebut bersifat wajib atau sukarela.

Selain itu, rincian biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, tujuan kegiatan, hingga mekanisme pengelolaan pembayaran perlu disampaikan secara transparan kepada wali murid.

Dana BOS Rp1,7 Miliar, Transparansi Anggaran Jadi Sorotan

Sorotan terhadap berbagai keluhan tersebut semakin menguat setelah muncul data alokasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026, SMAN 4 Surabaya dengan NPSN 20532247 tercatat memiliki 1.000 peserta didik dan memperoleh alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp1.700.000.000 atau Rp1,7 miliar.

Besarnya anggaran tersebut tentu bukan berarti seluruh kebutuhan sekolah otomatis harus dibiayai dari BOS. Namun, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pemerintah dikelola dan bagaimana dasar berbagai pembayaran lain yang disebut dibebankan kepada wali murid.

Transparansi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik.

Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Jangan Tutup Mata

Atas berbagai informasi tersebut, Kepala SMAN 4 Surabaya dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diharapkan segera memberikan klarifikasi.

Ada sejumlah persoalan yang membutuhkan jawaban, mulai dari kebenaran iuran tahunan Rp1 juta, pembayaran bulanan Rp30 ribu, pembelian kain seragam Rp2 juta tanpa kuitansi, hingga biaya study tour Yogyakarta dan Bali.

Apabila diperlukan, pemeriksaan secara langsung dengan meminta keterangan sejumlah wali murid secara acak dapat dilakukan untuk memastikan apakah keluhan tersebut benar terjadi dan bagaimana praktik pembayaran selama ini.

Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada saling klaim, melainkan menghasilkan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan negeri seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang mengedepankan keterbukaan, bukan justru menyisakan pertanyaan di tengah orang tua yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.

Jangan sampai anggaran pendidikan miliaran rupiah menjadi angka di atas kertas, sementara wali murid masih kebingungan mempertanyakan berbagai pungutan dan pembayaran.

Kini publik menunggu penjelasan resmi dari pihak SMAN 4 Surabaya maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.(Adf)