Kunjungan Mensos ke Pasuruan Soroti Pentingnya Pembaruan DTSEN agar Bansos Lebih Adil
Pasuruan,kabar99news.com,– Pemerintah pusat terus memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, ke Kabupaten Pasuruan pada Sabtu (7/2/2026) untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik Nasional (DTSEN).
Sosialisasi tersebut digelar di Gedung Diponegoro, Kecamatan Bangil, dan dihadiri jajaran Kementerian Sosial bersama unsur pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Pasuruan. Mensos hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo.
Dalam forum tersebut, Saifullah Yusuf menekankan bahwa pembaruan data penerima bantuan sosial merupakan fondasi utama keberhasilan seluruh program kesejahteraan. Ia menyebut, data yang tidak diperbarui secara rutin berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan.
“Masalah utama bansos bukan pada programnya, tetapi pada datanya. Karena itu, kami mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, aparat desa, pendamping sosial, dan BPS,” ujarnya.
Mensos menjelaskan, DTSEN dirancang sebagai sistem data dinamis yang terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini melakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan agar bantuan benar-benar menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan.
Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses tersebut. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi maupun usulan data, sehingga tidak ada warga yang terlewat dari sistem perlindungan sosial.
“Sekarang masyarakat bukan hanya penerima, tapi juga pengawas data. Dengan transparansi dan digitalisasi, kita ingin sistem bansos lebih akuntabel,” tegas Gus Ipul.
Dari pihak daerah, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal implementasi DTSEN hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pembaruan data ini sangat penting untuk menekan potensi kecemburuan sosial akibat bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan justru salah alamat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Pasuruan akan memperkuat proses verifikasi lapangan dan mendorong aparatur desa bersikap objektif dalam pendataan, tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Konsolidasi data ini menjadi langkah strategis agar ke depan penyaluran bantuan sosial lebih tepat, transparan, dan diterima dengan rasa keadilan oleh masyarakat,” pungkasnya.(Adf)