Dispendikbud Kota Pasuruan Didatangi LSM Jawapes dan Wali Murid, 9 Siswa Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual, 11 Lainnya Alami Kekerasan
Pasuruan,Kabar99news.com, – Dugaan kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap peserta didik di SDN Krapyakrejo 1, Kota Pasuruan, menjadi sorotan serius. LSM Jawapes bersama sejumlah orang tua wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan, Rabu (18/11/2026), pukul 13.30 WIB, untuk meminta penanganan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum guru.
Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh keprihatinan tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan Dispendikbud, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang hingga pengawas pendidikan.
Kedatangan LSM Jawapes dan para wali murid bukan sekadar menyampaikan keluhan. Mereka mempertanyakan keseriusan pengawasan di lingkungan sekolah sekaligus mendesak pemerintah daerah agar tidak menyelesaikan persoalan tersebut hanya melalui sanksi administratif yang dianggap tidak sebanding dengan dugaan perbuatan yang terjadi.
Perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, munculnya kembali persoalan serupa menjadi tanda tanya besar terhadap sistem pengawasan pendidikan di Kota Pasuruan.
Ia juga meminta Dispendikbud melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala sekolah dan mekanisme pengawasan terhadap tenaga pendidik.
“Kami berharap sebagai rakyat Kota Pasuruan agar oknum guru tersebut dipecat. Jangan selesaikan perkara ini hanya dengan sanksi biasa, melainkan harus diberhentikan agar tidak terulang lagi,” tegas Sugeng.
Sugeng juga mempertanyakan mengapa persoalan yang disebut pernah mencuat pada 2025 kembali menjadi perhatian pada 2026. Baginya, perlindungan peserta didik harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas dalam menjalankan administrasi pendidikan.
20 Murid Diduga Mengalami Berbagai Bentuk Kekerasan
Hal yang semakin memprihatinkan terungkap dalam audiensi tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, terdapat sembilan murid yang diduga mengalami pelecehan seksual.
Selain itu, 11 murid lainnya disebut mengalami dugaan penghinaan, kekerasan fisik, hingga kekerasan verbal.
Data tersebut menjadi perhatian serius para wali murid. Mereka meminta agar setiap laporan ditindaklanjuti secara menyeluruh, termasuk memastikan kondisi psikologis dan keamanan anak-anak yang diduga menjadi korban.
Para orang tua menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh ragu mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
Mereka juga meminta Dispendikbud berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan untuk menentukan konsekuensi kepegawaian sesuai ketentuan hukum.
“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, bukan justru menjadi tempat munculnya ketakutan,” menjadi salah satu pokok tuntutan yang disampaikan dalam audiensi.
Jawapes Soroti Sanksi Tegas hingga PTDH PPPK
Perwakilan LSM Jawapes lainnya, Erik, turut menyoroti pentingnya penerapan aturan disiplin terhadap aparatur pemerintah, khususnya tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi juga berani menerapkan ketentuan pemberian sanksi apabila pelanggaran terbukti.
Erik secara khusus menyinggung kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, status sebagai tenaga pendidik maupun pegawai pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran yang menyangkut keselamatan dan hak peserta didik.
Dispendikbud Akui Pemeriksaan Awal Telah Diserahkan ke BKPSDM
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan menjelaskan kronologi penanganan sejak laporan diterima pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
Dispendikbud menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
Pihak dinas juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal telah diserahkan secara resmi kepada BKPSDM Kota Pasuruan pada pertengahan November 2026.
Mengingat tenaga pendidik yang dilaporkan berstatus PPPK dengan masa kontrak yang dievaluasi setiap tiga tahun, Dispendikbud bersama BKPSDM kini tengah memproses pemanggilan lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya.
Penentuan sanksi akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah Kota Pasuruan Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen LSM Jawapes dan para wali murid untuk terus mengawal perkembangan kasus hingga tuntas.
Namun, persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan penjelasan kronologi dan proses administrasi. Publik juga membutuhkan kepastian bahwa seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, perlindungan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban harus segera menjadi perhatian utama. Pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta pencegahan agar tidak terjadi intimidasi maupun tekanan terhadap korban dan keluarga juga tidak boleh diabaikan.
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Dispendikbud dan BKPSDM Kota Pasuruan. Apakah proses pemeriksaan tersebut akan berujung pada tindakan tegas apabila pelanggaran terbukti?
Sebab, menjaga nama baik institusi pendidikan tidak boleh mengesampingkan hak dan keselamatan peserta didik.
Sekolah harus menjadi tempat anak-anak belajar, tumbuh, dan meraih masa depan. Bukan tempat yang justru membuat mereka kehilangan rasa aman.(Adf)

