Kali Wangi Diduga Tercemar, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan–Bangil! DLH Pasuruan Didesak Jangan Tutup Mata
Pasuruan,Kabar99news.com,– Kesabaran masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Kali Wangi akhirnya mencapai titik puncak. Ratusan warga dari Kecamatan Beji dan Pandaan turun ke jalan dengan memblokade jalur penghubung Pandaan–Bangil, tepatnya di atas Jembatan Tanggul, Desa Baujeng, Kabupaten Pasuruan, Minggu (15/11/2026).

Warga gabungan dari Dusun Tudan, Desa Kemirisewu, dan Desa Baujeng menilai persoalan pencemaran Kali Wangi bukan lagi masalah sepele. Sebab, dampaknya disebut semakin dirasakan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Kondisi air Kali Wangi menjadi salah satu alasan kuat warga melakukan aksi. Berdasarkan pantauan di lokasi, air sungai terlihat berubah warna secara mencolok. Pada siang hari air tampak hitam pekat, sedangkan malam hingga pagi hari berubah menjadi putih kental dan mengeluarkan aroma amis menyengat.
Lebih memprihatinkan, dampak yang dikeluhkan warga disebut mulai merembet ke sumber air bersih. Sejumlah sumur masyarakat dilaporkan mengeluarkan bau tidak sedap sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan air untuk dikonsumsi maupun digunakan dalam aktivitas rumah tangga.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan penegakan aturan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Warga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret terhadap aktivitas industri di kawasan hulu yang diduga menjadi sumber pencemaran.
“Setiap hari kami harus menghirup bau busuk seperti ini. Mana realisasi janji DLH Kabupaten Pasuruan yang katanya akan menindak perusahaan nakal?” ujar Fauzan, salah seorang warga Dusun Prapen, saat berada di lokasi aksi.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi korban apabila memang terdapat aktivitas industri yang tidak menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai ketentuan.
“Pabrik enak saja membuang limbah sembarangan, sementara warga yang menanggung akibatnya. Instansi terkait seharusnya bertindak tegas, jangan justru warga yang disalahkan ketika turun ke jalan,” tegasnya.
Warga Pertanyakan Hasil Pemanggilan Perusahaan oleh DLH
Kekecewaan serupa disampaikan Koordinator Aksi, Wanto. Ia menegaskan bahwa penutupan jalan bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bentuk protes setelah berbagai pengaduan masyarakat dinilai belum menghasilkan penyelesaian yang jelas.
Wanto juga mempertanyakan transparansi DLH Kabupaten Pasuruan dalam menangani dugaan pencemaran tersebut.
Ia mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya sejumlah perwakilan perusahaan memang sempat dipanggil ke kantor DLH. Namun, masyarakat yang terdampak justru tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Beberapa waktu lalu sejumlah perwakilan perusahaan memang sempat dipanggil ke kantor DLH. Namun, warga sama sekali tidak dilibatkan dan hingga kini tidak ada kejelasan mengenai hasilnya,” ungkap Wanto.
Kondisi itu semakin memperbesar kekecewaan masyarakat. Warga membutuhkan kepastian, bukan sekadar pemanggilan perusahaan tanpa informasi mengenai hasil pemeriksaan, tindak lanjut, maupun langkah penegakan hukum.
“Seharusnya ada tindakan nyata, bukan dibiarkan. Masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Aksi ini menjadi peringatan bahwa warga juga bisa bersikap tegas,” tambahnya.
Tiga Tuntutan Warga: Uji Laboratorium hingga Sanksi Perusahaan
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, mendesak pemerintah segera turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi Kali Wangi dan dampak pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.
Kedua, meminta pengambilan sampel air sungai dilakukan melalui pengujian laboratorium secara transparan dan hasilnya dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
Ketiga, mendesak penjatuhan sanksi hukum terhadap perusahaan yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran baku mutu lingkungan dan ketentuan pengelolaan limbah.
Tuntutan tersebut dinilai penting agar persoalan pencemaran tidak berhenti sebatas inspeksi maupun pemanggilan pihak perusahaan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti ilmiah.
Kini, persoalan Kali Wangi menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat atas air bersih.
Sebab, sungai bukan tempat pembuangan limbah industri. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menanggung risiko pencemaran akibat dugaan kelalaian pihak lain.
Hingga berita ini diterbitkan, DLH Kabupaten Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait aksi warga, hasil pemanggilan sejumlah perusahaan, maupun langkah konkret yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Wangi.
Publik kini menunggu jawaban: kapan pemerintah benar-benar bertindak, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila dugaan pencemaran tersebut terbukti?

