Transparansi Data Benefical Ownership Berperan Penting Cegah Korupsi
Jakarta,kabar99news.com – Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership atau BO) sebagai instrumen pencegahan korupsi.
Hal ini disampaikan Setyo dalam Forum Nasional di Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, di Jakarta, Selasa (7/10). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor ditandai dengan peluncuran BO Gateway serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK, Kementerian ESDM, Kementrian Dalam Negeri, KPPU, dan KADIN.
KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebelumnya juga telah menjadikan transparansi data BO. Pada periode 2025–2026, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi data dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi.
Melalui pendekatan multi-probe dan integrasi data lintas lembaga, sistem ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi kepemilikan korporasi, mempermudah penelusuran aset hasil korupsi, serta memperkuat tata kelola dan penerimaan negara.[BERITA KPK] Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership atau BO) sebagai instrumen pencegahan korupsi.
Hal ini disampaikan Setyo dalam Forum Nasional di Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, di Jakarta, Selasa (7/10). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor ditandai dengan peluncuran BO Gateway serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK, Kementerian ESDM, Kementrian Dalam Negeri, KPPU, dan KADIN.
KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebelumnya juga telah menjadikan transparansi data BO. Pada periode 2025–2026, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi data dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi.
Melalui pendekatan multi-probe dan integrasi data lintas lembaga, sistem ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi kepemilikan korporasi, mempermudah penelusuran aset hasil korupsi, serta memperkuat tata kelola dan penerimaan negara. (Red)