Anggota DPRD Pasuruan Rudi Hartono Laporkan Sejumlah Media Nasional ke Dewan Pers

Pasuruan,kabar99news.com,— Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rudi Hartono, secara resmi melaporkan sejumlah media nasional ke Dewan Pers. Langkah ini diambil sebagai buntut dari pemberitaan yang menyebut dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) DPRD Jawa Timur.

Rudi menyampaikan laporan tersebut ke kantor Dewan Pers pada Senin (23/07/2025). Dalam keterangannya, ia menilai pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan fakta dan sangat merugikan dirinya, baik secara pribadi maupun sebagai anggota legislatif.

“Saya tidak pernah menerima surat panggilan, baik dalam perkara ini maupun perkara lain yang sedang ditangani oleh KPK,” tegas Rudi kepada awak media.

Ia menilai, sejumlah media tersebut telah melakukan pelanggaran etika jurnalistik karena tidak melakukan konfirmasi langsung sebelum menerbitkan berita. Lebih lanjut, Rudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan hak jawab kepada media yang bersangkutan, namun belum mendapatkan tanggapan apa pun.

“Yang saya harapkan hanya keadilan dalam pemberitaan. Sampai sekarang belum ada satu pun media yang memberikan ruang hak jawab saya,” ujarnya.

Menurut Rudi, dampak dari pemberitaan sepihak ini sangat besar. Tidak hanya mencoreng nama baiknya sebagai wakil rakyat, tetapi juga memicu tekanan psikologis terhadap keluarganya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang anti terhadap kritik, namun tetap meminta agar media bekerja secara profesional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Sebagai pejabat publik, saya siap menerima kritik dan pengawasan. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang benar, berimbang, dan sesuai prosedur. Jangan sampai informasi yang tidak terverifikasi menyebar luas dan menyesatkan publik,” lanjut Rudi.

Rudi berharap Dewan Pers dapat memproses pengaduannya secara objektif dan menjadi jembatan mediasi yang adil antara dirinya dan pihak media.

“Semoga melalui Dewan Pers, persoalan ini bisa diselesaikan secara proporsional dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Saya percaya Dewan Pers akan menjaga marwah jurnalisme yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Langkah Rudi Hartono ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, khususnya insan pers, agar tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan konfirmasi dalam setiap produk jurnalistik. Kebebasan pers adalah fondasi demokrasi, namun tetap harus dijalankan dengan mengedepankan etika dan tanggung jawab.(Red)