Warga Patungan Cor Jalan Rusak, Pemerintah Dinilai Abai pada Keselamatan
Pasuruan,kabar99news.com,–Kerusakan parah ruas jalan kabupaten penghubung Gununggangsir–Wonokoyo di Kabupaten Pasuruan menuai sorotan tajam. Jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah justru dibiarkan berlubang, hingga memakan korban pengendara roda dua hampir setiap hari.
Di wilayah Kecamatan Beji, kondisi aspal penuh lubang besar, retak, dan berubah menjadi kubangan saat hujan. Pengendara yang melintas—mulai pelajar, buruh pabrik, hingga warga sekitar—harus berjibaku menghindari jebakan jalan rusak yang tak jarang menyebabkan kecelakaan.
“Sudah banyak yang jatuh. Luka-luka karena roda masuk lubang. Kalau hujan, lubangnya tidak kelihatan sama sekali,” ujar Syaipul, warga setempat.
Warga menilai perbaikan yang pernah dilakukan sebelumnya hanya bersifat tambal sulam tanpa kualitas konstruksi yang memadai. Alih-alih bertahan lama, jalan kembali rusak dalam waktu singkat.
Ironisnya, ketika kerusakan semakin parah dan keluhan terus disampaikan, respons yang diharapkan dari pemerintah tak kunjung datang. Keselamatan pengguna jalan seolah menjadi urusan masyarakat sendiri.
Di Desa Gununggangsir, warga akhirnya mengambil langkah yang semestinya dilakukan negara: memperbaiki jalan secara swadaya. Dengan patungan dana dan tenaga, mereka melakukan pengecoran beton pada malam hari demi mencegah kecelakaan terus terjadi.
Kepala desa setempat, Yasin, membenarkan bahwa perbaikan darurat tersebut murni menggunakan dana masyarakat.
“Kami bergerak karena banyak aduan. Kalau tidak segera ditangani, korban bisa bertambah. Ini swadaya warga, bukan dari pemerintah,” tegasnya.
Sekitar tiga kubik beton digunakan untuk menutup lubang-lubang yang paling membahayakan. Langkah itu bukan solusi permanen, melainkan upaya darurat agar jalan masih bisa dilalui dengan aman.
Ruas menuju Wonokoyo sendiri dikenal padat oleh kendaraan pekerja dan truk industri. Beban lalu lintas berat tanpa diimbangi perawatan berkala disebut menjadi penyebab kerusakan semakin cepat dan parah.
Warga mempertanyakan prioritas pembangunan daerah ketika infrastruktur dasar seperti jalan penghubung ekonomi justru terbengkalai. Mereka menilai ada kesenjangan antara perencanaan di atas kertas dan realitas di lapangan.
“Kami bayar pajak, tapi untuk jalan saja harus urunan. Ini kan aneh,” keluh seorang warga.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola infrastruktur daerah. Ketika masyarakat harus menggantikan peran pemerintah memperbaiki jalan kabupaten, muncul pertanyaan serius tentang pengawasan, perencanaan anggaran, hingga komitmen terhadap keselamatan publik.
Warga berharap ada tindakan nyata dan perbaikan menyeluruh, bukan lagi perbaikan sementara yang cepat rusak. Sebab bagi mereka, jalan ini bukan sekadar akses, melainkan urat nadi aktivitas ekonomi dan pendidikan sehari-hari.(Adf)